Pj Bupati Buton Duga Dicopot Gegara 'Merah' Bukan 'Biru', Kadiskominfo Sultra: Itu Sesatnya Basiran

“Nah, kami sebagai pembantu Gubernur syaratnya kan loyalitas. Artinya, kendati Basiran sebagai Pj Bupati Buton, tetapi juga adalah eselon dua yang menjabat Staf Ahli Gubernur Sultra. Itu dia harus ingat,” katanya melalui panggilan telepon, Rabu (9/8/2023) malam.

Ridwan menambahkan Penjabat Bupati Buton tersebut tak pernah melaporkan tugasnya sebagai Staf Ahli Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Pertanyaannya kembalikan ke dia, apakah kegiatan-kegiatannya selalu konfirmasi ke gubernur? Inikan tidak bagus,” jelasnya.

Diapun menegaskan gubernur berhak mengevaluasi kinerja bawahannya.

“Saya sering ikuti, tidak pernah ada Basiran mengajak gubernur ke rumah jabatannya, tidak pernah ada kegiatan yang bersamaan,” ujarnya.

“Jadi wajar gubernur mengevaluasi bahwa kinerja ini tidak benar,” kata Ridwan menambahkan.

Meski demikian, Ridwan menyebut bahwa Basiran berhak mengadukan keberatan ke KASN atas keputusan Gubernur Sultra yang mencopotnya.

Akan tetapi, dia membantah bahwa keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi sekaitan pencopotan Basiran dari jabatannya tersebut berkaitan dengan afiliasi parpol tertentu.

“Jadi tidak ada bicara (partai) merah. Tidak ada sama sekali Pak Gubernur mengarahkan kami tentang (partai) merah atau (partai) biru,” jelas Ridwan.

“Tidak ada sama sekali. Itu sesatnya Basiran. Tolong intropeksi diri,” ujarnya menambahkan.

Diapun menegaskan Gubernur Sultra Ali Mazi sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Audit Kerugian Negara Proyek Kapal Pesiar Pemprov Sultra, Tunggu Kelengkapan Administrasi Polda

“Saya kemarin satu hari dengan Pak Gubernur. Beliau menegaskan, satu arah dengan kebijakan Presiden Jokowi. Gubernur satu arah dan tindakan serta kebijakan dengan Presiden Jokowi,” katanya.

“Itu arahan Gubernur ketika saya sama-sama di Bali kemarin sore. Bahwa kita, apapun kita sejalan dengan pemerintahan Presiden Jokowi,” jelasnya menambahkan.

Ridwan Badallah pun kembali menegaskan bahwa hak prerogatif Gubernur Sultra untuk mengevaluasi kinerja anak buahnya.

“Jadi, hak Gubernur Sultra untuk melakukan evaluasi. Hak prerogatifnya meskipun tingggal berapa hari Gubernur menjabat,” ujarnya.

“Mengganti Basiran itu hak Gubernur. Jadi bercermin diri, sudah loyalkah Basiran itu?,” kata Ridwan menambahkan.

Ridwan menjelaskan gubernur adalah pemimpin, sehingga akan mempertimbangkan banyak hal ketika mengevaluasi kinerja anak buahnya, salah satunya loyalitas.

“Mekanismenya sudah benar. Tepat sesuai prosedur. Karena gubernur user yang mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya loyalitas kepada pimpinan,” jelasnya.

“Kalau misalkan loyalitas sudah bersinggungan dengan kinerja, artinya itu yang saya bilang tadi, bahwa beberapa kali Gubernur ke Buton tidak pernah bersama dengan Pak Basiran,” ujarnya.

“Kadang kala kegiatan juga tidak ada Pak Basiran. Tidak pernah memberikan laporan. Inikan salah satu kinerja,” lanjut Ridwan Badallah.(*)

(TribunnewsSultra.com/Risno Mawandili/La Ode Ari/Muhammad Israjab)