Pj Bupati Buton Duga Dicopot Gegara 'Merah' Bukan 'Biru', Kadiskominfo Sultra: Itu Sesatnya Basiran

Menurut Basiran, imbauan itu sesuai instruksi pemerintah pusat kepada setiap pemerintah daerah agar menyiapkan peringatan HUT Kemerdekaan RI bernuansa merah putih.

Selain itu, katanya, imbauan tersebut juga untuk merawat fasilitas umum yang kondisi cat dindingnya sudah kusam.

“Kan kita disuruh pemerintah pusat merayakan 17 Agustus 2023 ini dengan berbagai kegiatan, penataan lingkungan,” katanya.

“Pagar yang selama ini tidak pernah dicat kemudian kita cat merah putih lalu ada gebyar proklamasi jalan santai semua baju merah atau celana warna putih,” jelasnya menambahkan.

“Jadi hari itu suasana Pasarwajo nuansanya merah putih,” ujar mantan pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Baca juga: Gubernur Ali Mazi Nonjob Pj Bupati Buton, Kadis Kominfo Sultra Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur

Namun pascakegiatan, dia diberhentikan sebagai Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, menyusul terbitnya SK Gubernur Sultra pada Senin (07/08/2023).

Basiran pun menyebut pemberhentian dirinya tersebut karena dicurigai memihak salah satu partai politik (parpol) setelah membuat kegiatan dengan nuansa warna merah.

“Dalam SK itu pak gubernur (Ali Mazi) beranggapan bahwa saya memihak salah satu partai berwarna merah,” katanya.

Menurutnya, alasan keputusan tersebut tidak sesuai jika membuat kegiatan dengan nuansa warna lain selain merah putih apalagi jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023.

Sehingga keputusan pemberhentian tersebut dianggap sarat akan kepentingan politik karena tidak sejalan dengan warna partai yang dipimpin Ali Mazi di Sulawesi Tenggara.

“Artinya, saya tidak menyebut partainya. Tapi saya dianggap memihak partai warna merah, bukan membirukan Pasarwajo,” ujar Pj Bupati Buton Basiran.

Penjelasan Pemprov Sultra

Baca juga: Kronologis Pj Bupati Buton Basiran Dinonjob Sebagai Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Pemprov Sultra melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Sultra, Ridwan Badallah, pun angkat suara.

Ridwan menegaskan pemberhentian atau pencopotan Basiran sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, yang dilakukan Gubernur Sultra Ali Mazi sudah sesuai prosedur.

Menurut Ridwan, Gubernur Sulawesi Tenggara, melakukan evaluasi berjenjang sebelum membebastugaskan Basiran dari jabatan eselon II di Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra.