Pandangan Perempuan Pesisir di Kendari Sulawesi Tenggara Soal Kasus Dugaan Pelecehan Prof B

Tak sampai di situ, keesokan harinya, Prof B ternyata kembali menghubungi RN untuk mendatangi rumah singgahnya lagi.

RN datang bersama rekannya yang lain, berinisial E.

Di hari itu, RN kembali mengalami tindakan serupa oleh Prof B.

Prof B lantas dinilai memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya untuk mempermudah aksi tidak senonohnya tersebut.

Atas hal itu, RN sebenarnya merasa malu dan enggan menceritakannya kepada orang lain.

Baca juga: Pengadilan Negeri Kendari Majukan Sidang Pembacaan Tuntutan Prof B Tanpa Sepengetahuan Pihak Korban

Namun, ia tak sanggup menyembunyikan hal itu lebih lama lagi. Alhasil, dengan terpaksa ia menceritakannya kepada E.

Merasa tak terima atas tindakan yang ia alami, RN akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kendari, Provinsi Sultra di hari yang sama, Senin (18/7/2022).

Pandangan Perempuan Pesisir terhadap Kasus Prof B

Organisasi Perempuan Pesisir, Kota Kendari, Provinsi Sultra, beberapa waktu lalu mendiskusikan perihal kasus pelecehan Prof B.

Pihaknya menyoroti beberapa poin terkait tindakan tidak senonoh yang dilakukan Prof B terhadap salah seorang mahasiswinya.

Baca juga: BREAKING NEWS Prof B Dituntut 2,6 Tahun Penjara, Pelaku Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi UHO Kendari

Selain itu, mereka juga turut memberi atensi terhadap pola penanganan kasus usai laporan RN terdaftar di Polresta Kendari hingga bergulir di Pengadilan Negeri atau PN Kendari, Sultra.

Perempuan Pesisir melalui keterangan resminya mengatakan, Prof B dengan jelas melanggar Permendikbudristek Nomor 30 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual.

Bahkan, Prof B juga dinilai melanggar UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena telah melakukan hal tak senonoh tanpa persetujuan korban.

Bahkan, dalam UU TPKS, pelaku kekerasan seksual diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua belas tahun penjara.

Selain Prof B, Perempuan Pesisir juga menyoroti sikap yang dilakukan PN Kendari terkait pelarangan pendampingan bagi korban saat persidangan berlangsung.

Baca juga: Sidang Kasus Pelecehan Mahasiswi Prof B Tertunda Lagi di Pengadilan Negeri Kendari, Jaksa Tak Datang