OPINI: Reformasi Polri, Reformasi Setengah Hati

Oleh: Rifqi Aunur Rahman 

Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Haluoleo (UHO) Kendari

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sorotan publik terhadap kinerja kepolisian selalu terjadi. 

Publik menilai permasalahan yang terjadi di institusi kepolisian cenderung bertambah yang berpotensi melemahkan fungsi pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

Permasalahan di institusi kepolisian terjadi merata di semua divisi dan merata di seantero negeri.

Mahfud MD pernah menggambarkan secara sederhana mahalnya biaya pengurusan laporan di kepolisian.

Masyarakat melaporkan kehilangan kambing justru berisiko kehilangan sapi karena biaya tak terduga.

Baca juga: OPINI Budidaya Bawang Merah: Ketika Tanah Berbatu Membalikkan Jalan Buntu

Metafora yang disampaikan mantan Menko Polhukam tersebut mengindikasikan "tidak presisinya" kepolisian dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Menyikapi problematika tersebut, masyarakat menuntut dilakukan reformasi di institusi kepolisian.

Publik menghendaki figur yang duduk di komisi reformasi kepolisian nantinya diisi tokoh non partisan, peduli pada institusi kepolisian, bereputasi, dan merupakan sosok yang kredibel.

Kapolri bergerak cepat "menangkap kegelisahan" publik tersebut.

Seolah menyalip di tikungan tajam, Kapolri segera membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri pada September 2025.

Baca juga: OPINI: Sepadankah Gugurnya Penjaga Perdamaian Tanpa Perdamaian

Tim yang dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda bertujuan untuk mempercepat perbaikan internal dan bersinergi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Dua bulan kemudian, tepatnya pada Jumat, 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Tim yang diketuai Jimly Asshiddiqie bertugas melakukan kajian struktural dan transformasi jangka panjang di tubuh Polri.