OPINI: Reformasi Polri, Reformasi Setengah Hati

Menyimak hasil dari kedua tim tersebut publik tetap skeptis. 

Seolah dokumen tersebut hanya berhenti pada hasil kerja yang tersimpan rapi sebagai arsip di perpustakaan internal Polri. 

Rekomendasi tersebut masih bersifat normatif yang belum mampu menyentuh inti akar persoalan yang terjadi di institusi kepolisian secara mendalam.

Tiga Solusi Perbaikan 

Harus ada keberanian dari negara (Ppresiden) untuk menjadikan kepolisian sebagai institusi yang benar-benar melindungi, mengayomi, dan melayani.

Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan.

Pertama, merombak struktur pola kekuasaan pada tubuh Polri yang selama ini dianggap terlalu terpusat pada figur Kapolri.

Harus ada figur baru di pucuk pimpinan kepolisian jika menginginkan perbaikan menyeluruh.

Langkah ini penting dilakukan supaya ada penyegaran di institusi kepolisian.

Figur yang terlalu lama menjabat cenderung tidak mempunyai pola pikir transformasi, apalagi reformasi. 

Kedua, memaksimalkan sistem pengawasan eksternal terhadap institusi Polri.

Kompolnas dan DPR yang seharusnya menjalankan fungsinya sebagai pengawas, justru dinilai belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan tegas terhadap institusi polri. 

Kondisi ini dapat menciptakan ruang tersendiri bagi Polri untuk menjadi institusi yang cenderung mengawasi dirinya sendiri, sehingga potensi penyimpangan akan sulit dideteksi dan dikoreksi secara objektif.

Ketiga, mereformasi sistem pendidikan kepolisian.

Pendidikan kepolisian, mulai dari jenjang tamtama, bintara, dan akademi kepolisian harus mampu melahirkan sosok polisi yang berwatak humanis, melayani, dan mengayomi.

Masyarakat menilai budaya kekerasan masih mengakar di kepolisian dan itu bisa menjadi hambatan serius dalam proses reformasi.