OPINI: Antara Kucing Hitam-Putih: Menakar Ulang "Ideologi" Prabowo

Relasinya tidak selalu linear; terkadang ia harus berbenturan dengan kebutuhan akan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi.

Di titik inilah diperlukan fleksibilitas moderat untuk menentukan skala prioritas.

Dalam kasus pemberantasan korupsi yang sudah akut sebagai misal, rakyat tidak butuh debat prosedur yang bertele-tele di parlemen.

Pemerintah justru dituntut untuk lebih "berani" (bahkan jika harus dicap otoriter) melalui instrumen hukum yang cepat seperti Perppu.

Dalam kondisi darurat korupsi, tindakan lugas yang segera adalah keniscayaan.

Toh, masih tersedia mekanisme di parlemen untuk kemudian menguji Perppu tersebut, layak diundangkan atau harus ditolak. 

Menunggu restu parlemen yang tambun dan lamban hanya demi memuaskan "asas prosedural" yang disyaratkan dalam demokrasi, sering kali justru memperpanjang masa hidup mudharat korupsi itu sendiri.

Baca juga: OPINI: Menilik Etape Lanjutan Kopdeskel Merah Putih di Bawah Komando Ferry Juliantono

Daripada sibuk mencari label apakah Prabowo seorang sosialis atau kapitalis, jauh lebih relevan untuk bertanya: apakah kebijakan yang diambil mampu menangkap "tikus-tikus" dari persoalan yang membelenggu bangsa ini?

Jika jawabannya adalah kemaslahatan rakyat, maka perdebatan warna bulu ideologinya menjadi tidak relevan lagi. (*)

(TribunnewsSultra.com)