Senin, 25 Mei 2026

OPINI

OPINI: Antara Kucing Hitam-Putih: Menakar Ulang "Ideologi" Prabowo

Pemerintah justru dituntut untuk lebih "berani" (bahkan jika harus dicap otoriter) melalui instrumen hukum yang cepat seperti Perppu.

Tayang:
zoom-inlihat foto OPINI: Antara Kucing Hitam-Putih: Menakar Ulang "Ideologi" Prabowo
Istimewa
PENULIS OPINI - Zainal Arifin Ryha, Pemerhati Sosial di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus mantan Ketua HMI Cabang Ujungpandang. Penulis Opini Antara Kucing Hitam-Putih: Menakar Ulang "Ideologi" Prabowo yang dikirimkan pada redaksi TribunnewsSultra.com, Jumat (27/3/2026). (Istimewa) 

Namun, kita perlu menyadari bahwa model kepemimpinan ideologis yang hitam-putih ala Syahganda sudah usang. 

Baca juga: OPINI Teologi Pembebasan: dari Gutierrez hingga Haji Misbach

Dikotomi kapitalis vs sosialis seharusnya sudah end game.

Di tengah realitas digital yang eksponensial dan serba kompleks, arah bangsa tidak bisa lagi dipandu oleh peta tua yang hanya mengenal dua warna.

Dunia hari ini tidak butuh teolog ideologi, melainkan pemimpin yang berpijak pada realitas (based on reality).

Logika kepemimpinannya harus mengikuti kaidah-kaidah ushul fikih, di mana maslahat (manfaat publik) dan mudharat (risiko kerugian) menjadi variabel utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Kepemimpinan seperti ini tidak tunduk pada teks ideologi yang kaku, melainkan pada dinamika sosial yang senantiasa bergerak.

Mari belajar dari Deng Xiaoping, sosok yang ironisnya sering kali dirujuk oleh Syahganda sendiri.

Deng adalah antitesis dari romantisme ideologis Mao Zedong.

Baca juga: OPINI Respon Konflik AS & Israel Vs Iran: Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Domestik

Bagi Deng, perdebatan warna bulu kucing—apakah hitam atau putih—adalah kesia-siaan intelektual.

"Tidak penting warna kucingnya, yang penting ia bisa menangkap tikus." 

Kalimat legendaris ini adalah maklumat bahwa pragmatisme demi kesejahteraan rakyat jauh lebih mulia ketimbang kesetiaan buta pada dogma.

China bisa menjadi raksasa ekonomi dunia justru karena mereka berani bertindak "otoriter" dalam manajemen pembangunan namun cair dalam menyerap mekanisme pasar.

Tentu saja, ini bukan berarti kita mengabaikan demokrasi.

Namun, kita harus jujur bahwa demokrasi hanyalah instrumen (wasilah), bukan tujuan akhir (ghayah). 

Demokrasi hanyalah salah satu bentuk maslahat di antara sekian banyak maslahat lainnya.

Baca juga: OPINI: Jika Bandara Hadir, Ke Mana Arah Kolaka Utara Melangkah?

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved