Berita Sulawesi Tenggara

Dikbud Sulawesi Tenggara Sudah Terapkan Pendidikan Pancasila Jenjang SMA dan SMK se-Sultra

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah menerapkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum SMA dan SMK.

TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriyani
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah menerapkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum SMA dan SMK. Kepala Dikbud Sultra, Yusmin mengatakan pendidikan Pancasila itu telah dijadikan kurikulum wajib di semua sekolah, baik SMA maupun SMK setelah peluncuran buku bahan ajar Pancasila pada 1 Juni 2023. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah menerapkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum SMA dan SMK.

Kepala Dikbud Sultra, Yusmin mengatakan pendidikan Pancasila itu telah dijadikan kurikulum wajib di semua sekolah, baik SMA maupun SMK setelah peluncuran buku bahan ajar Pancasila pada 1 Juni 2023.

Buku itu disusun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Saya kan ikut pada saat peluncuran buku pertamanya BPIP itu, menjadikannya sebagai kurikulum wajib di semua sekolah dan sudah memasukkannya sebagai mata pelajaran wajib khusus pendidikan Pancasila," kata Yusmin, Kamis (19/10/2023).

Baca juga: BPIP Minta Dinas Pendidikan Masifkan Buku Bahan Ajar Pancasila ke Kurikulum Sekolah, Termasuk Sultra

Yusmin mengaku pendidikan Pancasila ini penting karena di dalamnya ada moral, etika, dan toleransi yang akan mendampingi pendidikan anak-anak sekolah.

Di mana, akhirnya akan menghasilkan siswa yang paham akan profil atau nilai-nilai Pancasila, karena mereka adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan para pemimpin masa kini.

Jika karakter Pancasila sudah tertanam di dalam diri generasi muda, maka ke depannya tidak akan terjadi penyimpangan dari nilai-nilai dasar Pancasila.

"Itu beda dengan pendidikan kewarganegaraan, karena ini soal Pancasila dan yang kita lakukan hari ini bagaimana kompetensi guru, sarana prasarana untuk ke arah yang lebih baik."

Baca juga: Anggota DPR RI Hugua Soroti Masih Banyak Pemuda di Sulawesi Tenggara Asing Terkait Nilai Pancasila

"Apalagi, guru pengajarnya juga sudah ada karena rata-rata pengajar pendidikan Pancasila itu adalah yang dulu mengikuti Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved