Komisi IV DPR RI Pastikan Ketersediaan Pangan Strategis di Sulawesi Tenggara Aman Jelang Lebaran

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi IV DPR RI memastikan ketersediaan pangan pokok di Sulawesi Tenggara (Sultra) aman menjelang Lebaran Idul Fitri 2022 Masehi/ 1443 Hijriah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini bersama rombongan melakukan rapat koordinasi guna memastikan ketersediaan pangan pokok di wilayah Sulawesi Tenggara, Selasa (19/4/2022).

Dalam kunjungannya tersebut, Anggia Erma Rini didampingi Tim Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwanndi.

Kunjungan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga yang umumnya terjadi pada saat bulan puasa dan menjelang Lebaran.

"Kali ini kita akan melihat beberapa masalah untuk diperhatikan, terutama kaitannya dengan minyak goreng yang menjadi permasalahan luar biasa beberapa minggu terakhir ini," ujar Anggia.

Baca juga: Gabungan Kelompok Tani Desa Nario Indah Konawe Keciprat Bantuan Rice Milling Unit dari Kementan

Menjelang Lebaran terutama di Sulawesi Tenggara, Anggia meminta semua pihak bersama-sama melakukan upaya menyediakan stok 12 bahan pangan pokok.

Pasalnya, mulai beberapa bulan yang lalu sampai hari ini menjadi permasalahan yang luar biasa, termasuk di dalamnya juga ketersediaan bahan pangan untuk Lebaran.

"Secara umum pangan pokok yang dihasilkan petani tersedia semua. Biasanya daging sapi yang harganya naik saat musim seperti ini, tetapi ternyata masih aman," katanya.

"Justru minyak goreng yang masih menjadi persoalan, harga minyak goreng curah yang masih mahal," lanjut Anggia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus meyakini keseluruhan komoditas strategis di Sultra so far so good.

Baca juga: Dorong Penerapan Citra Satelit, Kementan Target Petani Milenial, Pertanian Tumbuh Meski Pandemi

Ketersediaan bahan pangan pokok di Provinsi Sultra aman terkendali selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

"Berdasarkan pantauan kami komoditas dari pertanian alhamdulillah aman sampai Lebaran. Untuk minyak goreng, menjadi ranah dari perdagangan untuk segera memikirkan kebijakannya,” sebutnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, maka jika akan mengatur harga harus dengan melihat letak geografisnya.

Menurutnya, aspek distribusi pengiriman antar daerah agar menjadi perhatian supaya selisih harga tidak terlalu jauh.

"Subsidi juga ditekankan perlu melihat dari sisi letak geografisnya," ujar Alien.