Breaking News:

Insentif Tenaga Kesehatan Sultra

Insentif Belum Terbayar Selama 7 Bulan, Pakar: Nakes Bisa Gugat Pemprov Sultra ke Pengadilan

Pakar Hukam Sultra Ansel Masiku menilai tindakan pemerintah yang belum membayar hak petugas isolasi Covid-19 dapat diproses secara hukum oleh nakes.

Penulis: Risno Mawandili | Editor: Laode Ari
Istimewa
Ilustras tenaga kesehatan 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Sebanyak 36 petugas dan tenaga kesehatan isolasi mandiri Covid-19 di Eks SMA Angkasa belum dibatalkan gajinya oleh Pemprov Sultra

Insentif nakes sebanyak 36 orang yang bertugas di isolasi Covid-19 Sultra sudah menunggak selama 7 bulan. 

Perihal masalah tersebut, Pakar hukum Sulawesi Tenggara, Anselmus R Masiku, menilai, nakes yang bertugas di tempat isolasi mandiri tersebut dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Namun, Ansel, mengatakan jalur hukum terhadap insentif nakes tersebut prosesnya panjang. 

Pasalnya, sebagian petugas Covid-19 merupakan relawan.

Baca juga: Dugaan Intimidasi Nakes Sultra di Gedung Isolasi, PuspaHAM: Itu Kejahatan, Ombudsman: Cari Pelakunya

Baca juga: Salah Input Nomor Rekening, Alasan Pemprov Sultra Telat Bayar 39 Insentif Petugas Gedung Isolasi

Sehingga tak punya kekuatan atau dasar hukum jika menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Ada kekosongan hukum sehingga gugatan tak bisa dilayangkan ke PTUN.  Boleh jika SK menyebut detail mekanisme pembayaran upah," ujar Asnselmus. 

Meski demikian, gugatan bisa dilayangkan di Kepengadilan Negeri. 

Anselmus menegaskan, pemerintah tak membayar gaji merupakan upaya melawan hukum.

Alasannya karena sudah ada ketentuan insentif petugas Covid-19 dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maupun APBN. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved