OPINI

Buruknya Penegakan Hukum Pidana Pembayaran Upah Pekerja di Bawah Upah Minimum di Sulawesi Tenggara

Dalam hubungan kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diutamakan terutama yang berkaitan dengan KESEJAHTERAAN dan KESELAMATAN KERJA

Editor: Fadli Aksar
Handover
Advokat/Praktisi Hukum Anselmus AR Masiku 

Petugas Pengawasan adalah Pengawas Tenaga Kerja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Lalu apakah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan secara mutatis mutandis menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Ketenagakerjaan. Jika merujuk pada pasal 1 ayat 32 Undan-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara tegas menyatakan jika Pengawas melakukan tugasnya selain pengawasan juga melakukan Penegakkan hukum.

Fungsi Penegakan hukum oleh Pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja pasal 1 ayat 12 menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenaga Kerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana ketenagkerjaan.

Jadi berdasarkan Permenaker nomor 33 tahun 2016 Pengawas Ketenagakerjaan juga merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut maka dua fungsi yang melekat pada Pengawas, berfungsi sebagai pertama; sebagai Kontrol dan pencegahan atau Pembinaan dan kedua melakukan penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan.

Tugas dan fungsi Pengawas ketenagakerjaan yang juga PPNS dapat dilihat pada pasal 6 ayat 3, pasal 7 ayat 3 yang merupakan Perencanaan Pengawasan dan pasal 9 ayat 2 yang merupakan Pelaksanaan Pengawasan. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan tugas Pengawas yaitu ;

1.      Pembinaan

2.      Pemeriksaan

3.      Pengujian dan/atau;

4.      Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan

Jika Melihat tugas dari Pengawas Ketenagakerjaan, tugas yang diberikan sangat luas kewenangannya sehingga diharapkan tidak ada lagi pelanggaran terhadap Peraturan Ketenagakerjaan yang dilanggar terutama oleh Pengusaha.

Namun faktanya walaupun memiliki kewenangan yang luas mulai dari Pembinaan, Pencegahan sampai pada Penindakan, ternyata sejak berlakunya Undang-undang nomor 13 tahun 2003, TERNYATA TIDAK SATUPUN KASUS ATAU LAPORAN YANG DIPROSES UNTUK TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN. KHUSUSNYA TINDAK PIDANA PEMBAYARAN DIBAWAH UPAH MINIMUM[6]. Yang pernah diproses pada wilayah hukum PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara.

Fakta tidak adanya proses dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan terhadap tindak pidana membayar upah dibawah upah minimum di Sulawesi Tenggara, dapat dilihat dari data yang diperoleh dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 terdapat 13 Kasus Ketenagakerjaan dari berbagai Perusahaan terdapat pembayaran upah dibawah upah minimum[7].

Data yang diperoleh dari Pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Pekerja yang mengajukan Gugatan pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari mendalilkan dalam gugatannya terdapat Kekurangan Upah yang tidak dibayarkan pihak Perusahaan.

Data ini menunjukkan benar telah terjadi pembayaran upah dibawah upah minimum yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja. Namun apakah Pengawas Ketenagakerjaan yang juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan melakukan tugasnya? Dari adanya fakta gugatan perselisihan hubungan Industrial yaitu sengketa Pemutusan Hubungan kerja dan terungkap Pengusaha membayar upah pekerja dibawah upah minimum sejak tahun 2007, maka dapat dikatakan PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TIDAK MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PENGAWAS DAN JUGA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Kendari, terdapat tiga kasus yang telah dilaporkan pada pihak penyidik/PPNS[8]. Kasus pertama pada bulan februari 2018 pekerja atas nama Hasana mengadukan Pimpinan PT. Kendari Ekspres sebuah perusahaan Media Massa karena telah memberi upah dibawah upah minimum kepada Hasana kurang lebih 2 tahun beturut-berturut.

Pengaduan dilayangkan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sultra, kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 Pekerja atas nama Muslihun dan kawan-kawan mengadukan Pimpinan PT. Cilacap Fishing Industry ke Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengaduan Ketiga yang diajukan oleh Muhammad Aris Baco yang mengadukan kekurangan upah pada bulan april 2021 pada Pengawas ketenagakerjaan.

Ketiga Pengaduan ini sampai saat ini belum ada satupun yang diproses. Pada saat diadukan oleh Pekerja masih menggunakan Pasal 185  ayat 1 jo pasal 90 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Pengusaha dilarang memberi upah dia upah minimum. 

Pasal 185 ayat 1 merupakan tindak pidana Kejahatan namun dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara belum satupun pengungkapan kasus oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang mengungkap kasus Pembayaran upah dibawah upah minimum.

Tidak berjalannya proses Penyelidikan dan Penyidikan atas Pengaduan pekerja kepada Pengawas Ketenagakerjaan, terjadi karena Pengawas Ketenagakerjaan yang juga PPNS ternyata melihat Kekurangan upah merupakan kewenangan sengketa Hak yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan;

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial  meliputi:

a.perselisihan hak;

b.perselisihan kepentingan;

c.perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

d.perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusa

Namun apakah benar kewenangan UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sudah dijelaskan diatas bahwa PPNS ketenagakerjaan adalah Penegak Hukum bidang ketenagakerjaan. Salah satu tugas dan kewenangan PPNS melakukan penegakan hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan tentang tindakan pengusaha melakukan pembayaran dibawah upah.

Pembayaran. Kewenangan Penegakan hukum tidak berkaitan dengan sengketa hak yang tunduk pada UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan hukum acara dalam perselisihan hubungan industrial.

Sedangkan tindak pidanannya merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS. Jadi tindakan membayar upah dibawah upah minimum adalah tindakan yang berdiri sendiri dengan perselisihan hak yaitu terjadi Kekurangan upah pada saat membayar upah dan merupakan tindak pidana kejahatan.

2. Kesimpulan

Merujuk pada pengaduan Muhammad Aris Baco yang ditolak diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan atas nama AMRULLAH, padahal sudah sangat jelas faktanya terjadi pembayaran dibawah upah minimum yang dilakukan PT. Griya Morini dan juga tidak prosesnya beberapa pengaduan lainnya.

Penolakan ini jelas menunjukkan tanda tanya bagi pekerja sebagai Pencari Keadilan, Kenapa Pengawas Ketenagakerjaan yang juga sebagai Pengawas menolak Pengaduan Pekerja untuk diperiksa sebagai tindak pidana? Dari fakta ada tiga 3 pengaduan, kemudian fakta lain adanya pembayaran kekurangan upah yang timbul dalam gugatan sengketa hubungan industrial, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Pengawas dalam mengawasi adanya pembayaran dibawah upah minimum karena terbukti dalam banyak kasus jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ternyata pekerja dibayar dibawah upah minimum.

2. Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara yang juga merupakan Penyidik Pegawas Negeri Sipil TIDAK MAU MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DALAM HAL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM karena beralasan bukan menjadi tugas dan tanggung jawab atau bukan kewenangan PPNS.

3. Dari jawaban Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara atau PPNS maka patut diduga jawaban tersebut meninggalkan pertanyaan besar terhadap sikap Ketidak professional Pengawas/PPNS.

4.      Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi bagi Pekerja ataupun Pengusaha betapa TIDAK PROFESIONALNYA Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas sehingga begitu banyaknya pelanggaran ketenagakerjaan tetapi tidak dilakukan penegakan hukum. Itu baru satu sector yaitu PENGUPAHAN. Gimana dengan sector yang lain?

Daftar Pustaka

[1] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua Sinar Grafika hal. 101
[2] Ibid hal 101
[3] Ibid hal 102
[4] Ibid hal 109
[5] Yenny Krisnny Tannasa; Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menangani Masalah Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hal 156 Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016

[6] Pengamatan yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melakukan diskusi dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara
[7] Sistem Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Kendari dan Pengaduan yang masuk pada LBH Kendari
[8] Pekerja atas nama Hasana melaporkan PT. Kendari Ekspres pada pihak Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara sekitar bulan Februari 2018.

Pekerja atas nama Muslihun dkk Melaporkan PT. Cilacap Fishing Industry pada Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan oktober 2020. Pekerja atas nama MUH. Aris Baco melaporkan PT. Griya Morini pada april 2021.(***)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved