Breaking News:

OPINI

Buruknya Penegakan Hukum Pidana Pembayaran Upah Pekerja di Bawah Upah Minimum di Sulawesi Tenggara

Dalam hubungan kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diutamakan terutama yang berkaitan dengan KESEJAHTERAAN dan KESELAMATAN KERJA

Editor: Fadli Aksar
Handover
Advokat/Praktisi Hukum Anselmus AR Masiku 

1. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Proses Penyilidikan kemudian dilanjutkan proses Penyidikan, merupakan suatu rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik. Dalam pasal 1 Kitab Hukum Acara Pidana ayat 5 menyebutan Penyilidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian ini dapat dilihat Penyilidikan adalah tindakan mencari dan menemukan peristiwa tindak pidana. Untuk menemukan suatu peristiwa pidana dalam penyelidikan maka Penyelidik diwajibkan untuk mengumpulkan bukti berupa saksi, surat atau barang bukti yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana.

Menurut Yahya Harahap Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi Penyidikan[1].

Selanjutnya diuraikan lagi Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum[2]. Dalam terminology umum Penyelidikan dapat disamakan dengan investigasi atau melakukan pengusutan.

Baca juga: OPINI: Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Era Otonomi

Penyelidikan sebagai tindakan permulaan untuk menemukan peristiwa pidana, dan setelah peristiwa pidana telah ditemukan maka tindakan selanjutnya adalah Penyidikan. Adanya pembedaan tahapan penyelidikan kemudian penyidikan, menciptakan tahapan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu.

Akibat dari cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergilincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa[3]

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yang melakukan penyidikan adalah seorang penyidik. Dari pengertian dalam KUHAPidana tersebut maka seorang penyidik dapat bertindak dalam  Penyidikan melakukan pengumpulan bukti berupa saksi, surat, video, meminta keterangan ahli, mengumpulkan barang bukti yang valid agar suatu tindak pidana dapat menjadi terang dan dapat menentukan tersangka.

Menurut Yahya Harahap titik berat penyidikan diletakkan pada tindakan menncari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, agar dapat menemukan pelakunya[4].

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved