OPINI

Buruknya Penegakan Hukum Pidana Pembayaran Upah Pekerja di Bawah Upah Minimum di Sulawesi Tenggara

Dalam hubungan kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diutamakan terutama yang berkaitan dengan KESEJAHTERAAN dan KESELAMATAN KERJA

Editor: Fadli Aksar
Handover
Advokat/Praktisi Hukum Anselmus AR Masiku 

Selanjutnya diuraikan lagi Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum[2]. Dalam terminology umum Penyelidikan dapat disamakan dengan investigasi atau melakukan pengusutan.

Baca juga: OPINI: Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Era Otonomi

Penyelidikan sebagai tindakan permulaan untuk menemukan peristiwa pidana, dan setelah peristiwa pidana telah ditemukan maka tindakan selanjutnya adalah Penyidikan. Adanya pembedaan tahapan penyelidikan kemudian penyidikan, menciptakan tahapan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu.

Akibat dari cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergilincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa[3]

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yang melakukan penyidikan adalah seorang penyidik. Dari pengertian dalam KUHAPidana tersebut maka seorang penyidik dapat bertindak dalam  Penyidikan melakukan pengumpulan bukti berupa saksi, surat, video, meminta keterangan ahli, mengumpulkan barang bukti yang valid agar suatu tindak pidana dapat menjadi terang dan dapat menentukan tersangka.

Menurut Yahya Harahap titik berat penyidikan diletakkan pada tindakan menncari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, agar dapat menemukan pelakunya[4].

Dalam melaksanakan proses penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik. Dalam Kitab Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 1 menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian Penyelidik dalam pasal 1 ayat 4 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan . Pengertian ini juga diatur dalam Peraturan kapolri nomor Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun dalam Peraturan Kapolri dalam pasal 1 ayat 4 membatasi penyidik hanya pada Pejabat Kepolisian saja. Namun Peraturan Kapolri ini tidak dapat mengurangi esensi dari pasal 1 ayat 1 di Kitab Hukum Acara Pidana

Dari Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan baik yang dimaksud dalam Kitab hukum acara pidana, Peraturan Kapolri tentang managemen Penyidikan maupun pendapat ahli maka tugas dan kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan berlaku bagi Pihak Kepolisian sebagai Penyelidik dan juga Penyidik, kemudian tugas dan kewenangan tersebut berlaku bagi Penyidik Pegawai Negeri sipil karena Perintah Undang-Undang dan berlaku khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana tertentu.

Lalu apakah ada aturan khusus yang mengatur tentang tata cara kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil? Dalam Kitab Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 1 sangat jelas menyatakan bahwa Penyidik selain Pejabat kepolisian, juga Pegawai Negeri Sipil. Tidak menyebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah Penyelidik.

Kemudian oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Managemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Kapolri pasal 1 ayat 3 menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Berdasarkan Pengertian ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Kewenangan Undang-undang yang diberikan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil, secara prinsip merupakan kewenangan dimaksud dalam kitab Hukum Acara Pidana, namun kewenangan tersebut diberikan untuk salah satu undang-undang atau undang-undang khusus yang diberlakukan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pemberlakuan Peraturan Khusus dapat terlihat dalam tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tindak pidana lingkungan Hidup, kemudian tindak pidana Kehutanan, bahkan Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved