Pejabat Sultra Tersangka
Kejati Sultra Telusuri Dugaan Suap dan Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi PT Toshida Indonesia
Setelah menetapkan 4 tersangka, Jaksa negara itu tengah mendalami dugaan suap dan pencucian uang oleh pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Penulis: Risno Mawandili | Editor: Fadli Aksar
lihat foto
Alasannya, karena periode tahun 2009-2020 tak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan ( PNBP-PKH).
Baca juga: Eks Plt Kadis ESDM Sultra dan GM PT Toshida Masuki Sel Rutan Kendari, Jalani Mapenaling Seminggu
Ketika PT Toshida Indonesia tak membayar (PNBP-PKH), maka Dinas ESDM Sultra harusnya tak menyetujui perpanjangan RKAB.
"Seharusnya, RKAB itu tidak disetujui tetapi disetujui, namun malah sebaliknya," beber Noer Adi.
Kejaksaan telah memeriksa sebanyak 33 saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra, Setyawan menjelaskan, keterangan para saksi telah mendukung dugaan tindak pidana korupsi PT Toshida Indonesia.
Setyawan mengatakan saat ini Kejati Sultra sedang menyelidiki dugaan korupsi perizinan itu berkaitan dengan Dinas ESDM yang mengeluarkan RKAB PT Toshida Indonesia, seharusnya tak boleh lagi.
Tak Bisa Dihubungi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulawesi Tenggara (Sultra) Yusmin tak bisa dihubungi.
Yusmin dicari-cari penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sultra gegara mangkir saat akan ditahan.
Yusmin merupakan eks Kepala Bidang Mineral dan Batubara ( Kabid Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM Sultra) 2020 lalu.
Eks Kabid Minerba tersebut ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin tambang terkait penyalahgunaan wewenang.
Baca juga: Eks Plt Kadis ESDM Sultra dan GM PT Toshida Pakai Rompi Tahanan, Digelandang ke Rutan Kendari
Yusmin diduga turut menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Toshida Indonesia, padahal sudah punya legalitas untuk menambang.
Sebab, PT Toshida Indonesia menunggak membayar retribusi Penerimaan Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan (PNBP PKH) sejak 2009 hingga 2020.
Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) PT Toshida Indonesia juga dicabut pada 2020, namun tetap menambang dan menjual ore nikel di Kecamatan Tanggetada, Kolaka sebanyak 4 kali.
Akibat dari aktivitas Ilegal itu PT Toshida merugikan negara Rp75 miliar dari hasil penjualan ore nikel itu
