Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton
Enam Alasan Provinsi Kepulauan Buton Wajib Mekar Versi Akademisi UHO
Alasan itu diutarakan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Najib Husain saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bersama tokoh masyarakat Kepton.
lihat foto
Sejumlah tokoh masyarakat Buton bertemu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membahas pemekaran Kepulauan Buton (Kepton).
Agenda berlangsung di Warung Kopi (Warkop) X Bro, Jl Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Jumat (26/3/2021) malam.
Tokoh tersebut antara lain Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ir Hugua selaku perwakilan Kabupaten Wakatobi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Amirul Tamim perwakilan Kota Baubau.
Tak hanya itu, hadir pula akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Najib Husain.
Ketiga tokoh tersebut didapuk sebagai narasumber.
Acara ini merupakan diskusi publik bertema Provinsi Kepulauan Buton di Simpang Jalan Peluang dan Tantangan.
Diskusi ini dimoderatori tokoh asal Kepton Dr La Ode Taalami.
Taalami mengatakan, wilayah bekas kerajaan Buton sudah ditetapkan DPRD Provinsi Sultra 2008 berdasarkan surat keputusan nomor 9 Tahun 2008.
Selanjutnya ditetapkan kembali dengan nama yang sama dengan SK nomor 6.
Pada 2015 kembali ditetapkan DPRD Provinsi Sultra dengan nama Kepulauan Buton (Kepton).
Namun, selama itu Kepton tak kunjung mekar menjadi sebuah provinsi baru.
"Bagi saya itu adalah sesuatu yang melahirkan pertanyaan besar, lima tahun ini kita ke mana," kata La Ode Taalami membuka diskusi.
Namun, saat ini masyarakat Kepton punya harapan besar kepada wakil rakyat Ir Hugua dan senator asal Sultra Amirul Tamim.
Diskusi ini dihadiri puluhan tokoh dan masyarakat Kepton diantaranya, mantan Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan.
Selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Subhan, sebagai perwakilan Kabupaten Buton Tengah (Buteng).(*)
