Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton
Enam Alasan Provinsi Kepulauan Buton Wajib Mekar Versi Akademisi UHO
Alasan itu diutarakan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Najib Husain saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bersama tokoh masyarakat Kepton.
lihat foto
Seharusnya dengan posisi strategis itu, Kepton akan mendapatkan perlakuan jauh lebih bagus untuk bisa menjadi daerah otonomi baru (DOB).
Kelima adalah pertimbangan anggaran, sebab, menjadi provinsi baru, akan banyak sumber-sumber keuangan bisa didapatkan.
Antara lain dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) akan diberikan kepada daerah yang baru mekar.
Alasan keenam menurut Najib adalah pertimbangan keadilan.
Baca juga: Tokoh Buton Kumpul Bahas Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, Anggota DPR dan DPD RI Jadi Pembicara
Baca juga: Anggota DPR RI Ini Sarankan Lobi-Lobi Ketimbang Menekan Presiden untuk Mekarkan Provinsi Kepton
Kata dia, pembangunan yang berkeadilan diharapkan bisa menjadi nilai tawar Provinsi Kepton lepas dari Sultra.
Sebab, selama ini pembangunan di Sultra hanya dirasakan di Kota Kendari.
Dengan alasan pemerataan pembangunan seperti di wilayah pelosok Buton Tengah, Buton, dan Buton Selatan maka layak Kepton merdeka.
"Dengan enam pertimbangan itu sudah seharusnya Kepulauan Buton kayak merdeka atau mekar," katanya.
Melobi Presiden
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hugua menyarankan kepada masyarakat Buton untuk melobi Presiden Joko Widodo
Daripada memilih jalan menekan untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) di masa pandemi Covid-19 saat ini.
"Saat ini bukan saatnya untuk menekan, tapi melobi mempengaruhi pemerintah pusat dengan nurani yang kita sentuh," kata Hugua.
Kendati begitu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan mempresure dan melobi sama pentingnya.
Namun jika ingin menekan mesti melihat momentum yang tepat.
Sebab, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menekan Presiden RI untuk membahas wacana pemekaran.
