Enam Alasan Provinsi Kepulauan Buton Wajib Mekar Versi Akademisi UHO

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Berikut enam alasan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) harus berpisah dari Sulawesi Tenggara (Sultra).

Alasan itu diutarakan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Najib Husain saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bersama tokoh masyarakat Kepton.

Diskusi berlangsung di Warkop X Bro, Jl Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Jumat (26/3/2021).

Acara ini merupakan diskusi publik bertema Provinsi Kepulauan Buton di Simpang Jalan Peluang dan Tantangan.

Baca juga: Legislator Kendari Ini Ajak DPRD se Sultra Duduki Gedung Parlemen Perjuangkan Pemekaran Kepton

Baca juga: Anggota DPR RI Hugua: Kami Bisa Memberontak Jika Hanya Provinsi Kepulauan Buton yang Belum Mekar

"Pertama pertimbangan pelayanan, jauhnya pelayanan di ibukota Provinsi Sultra harus ke Kota Kendari," kata Najib.

Kata dia, masyarakat Kepton selama ini harus mengurus administrasi dengan jarak yang jauh, menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Tapi dengan mekarnya Kepton maka masalah itu bisa teratasi dengan mengubah rute pelayanan di Kota Baubau.

"Kita bisa mengubah rute dengan menjadikan Baubau ibukota Provinsi," jelasnya.

Pertimbangan berikutnya adalah alasan historis.

Menurut Pengamat Politik Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, Buton adalah bekas kerajaan, menjadi sebuah simbol peradaban yang sangat tinggi.

Peradaban yang besar itu mengajarkan pola tindak, pola pikir dan pola perilaku, sehingga Buton harus mekar menjadi sebuah provinsi.

Ketiga pertimbangan budaya, kata Najib, sudah pasti akan banyak manfaat didapatkan ketika Kepton menjadi provinsi.

"Buton sangat kaya dengan budaya, bahasa. Sehingga apabila tidak dikelola, tidak diberi ruang akan hilang dengan sendirinya," ucap dia.

Keempat adalah pertimbangan ekonomi.

Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UHO itu mengatakan, pelabuhan paling besar di Sultra ada di Kota Baubau.