Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton
Enam Alasan Provinsi Kepulauan Buton Wajib Mekar Versi Akademisi UHO
Alasan itu diutarakan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Najib Husain saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bersama tokoh masyarakat Kepton.
lihat foto
Karena pemerintah tengah fokus memilihkan ekonomi nasional dan APBN digunakan untuk itu.
"Jangan sampai kita tiba-tiba bareng-bareng ke Jakarta ternyata momentumnya belum arah ke sana, masih covid-19," jelasnya.
Kata Bupati Wakatobi Periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu, melobi Presiden adalah cara yang tepat.
Dengan memberikan sentuhan pengaruh kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Jangan melakukan gerakan yang menimbulkan kontraproduktif. Tapi begitu ada momentum baru kita lakukan," ucapnya.
Tunggu Momentum
Hugua menyatakan bisa memberontak untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
"Kalau cuma Kepton (belum mekar) bisa kami memberontak, 313 sudah pemekaran Kepton tidak, baru kami bisa memberontak," kata Hugua.
Bupati Wakatobi Periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu meminta masyarakat Buton untuk menahan diri menekan pemerintah memekarkan Provinsi Kepton.
Lantaran, masalah ini merupakan masalah nasional, sebab ada 313 termasuk 40 provinsi calon daerah otonomi baru (DOB) lain yang juga menunggu pemekaran.
Sehingga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP ini) menyarankan untuk mencari momentum yang pas jika ingin mempresur pemekaran itu.
Apalagi, saat ini pemerintah tengah fokus memilihkan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19.
Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wacana mendanai pemekaran digunakan tidak ada.
"Jadi yang diskusi malam ini bukan cuma kami, tapi ada 314 paguyuban seluruh Indonesia mereka juga gelisah," katanya.
Diskusi Publik
