Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton
Legislator Kendari Ini Ajak DPRD se Sultra Duduki Gedung Parlemen Perjuangkan Pemekaran Kepton
Rencana itu diutarakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat diskusi publik dengan tokoh masyarakat Buton
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Fadli Aksar
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Subhan berencana mengajak seluruh anggota dewan se Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menduduki gedung parlemen di senayan Jakarta.
Hal itu dilontarkan Subhan untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), sebab wacana daerah bekas kesultanan itu menjadi provinsi baru sudah final.
Rencana itu diutarakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat diskusi publik dengan tokoh masyarakat Buton di Warkop X Bro, Jl Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Jumat (26/3/2021) malam
Acara ini merupakan diskusi publik bertema Provinsi Kepulauan Buton di Simpang Jalan Peluang dan Tantangan.
Baca juga: Anggota DPR RI Ini Sarankan Lobi-Lobi Ketimbang Menekan Presiden untuk Mekarkan Provinsi Kepton
Baca juga: Tokoh Buton Kumpul Bahas Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, Anggota DPR dan DPD RI Jadi Pembicara
"Pemekaran Kepton final, dan tidak bisa ditunda. Saya akan mengajak semua anggota DPRD se-Sultra untuk bersama-sama ke DPR RI, kalau perlu kita duduki," katanya.
Subhan mengatakan, jika ada upaya menghalang-halangi pemekaran Provinsi Kepton nantinya, maka mereka akan memboikot gedung tersebut.
Meski begitu, ia tidak menyebut kapan wacana tersebut akan dilakukan.
Melobi Presiden
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hugua menyarankan kepada masyarakat Buton untuk melobi Presiden Joko Widodo
Daripada memilih jalan menekan untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) di masa pandemi Covid-19 saat ini.
"Saat ini bukan saatnya untuk menekan, tapi melobi mempengaruhi pemerintah pusat dengan nurani yang kita sentuh," kata Hugua.
Kendati begitu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan mempresure dan melobi sama pentingnya.
Namun jika ingin menekan mesti melihat momentum yang tepat.
Sebab, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menekan Presiden RI untuk membahas wacana pemekaran.
Karena pemerintah tengah fokus memilihkan ekonomi nasional dan APBN digunakan untuk itu.
