Breaking News:

Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton

Anggota DPR RI Hugua: Kami Bisa Memberontak Jika Hanya Provinsi Kepulauan Buton yang Belum Mekar

Sejumlah tokoh masyarakat Buton bertemu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membahas pemekaran Kepton.

Editor: Fadli Aksar
tangkapan live streaming facebook Komunitas Masyarakat Kepulauan Buton
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hugua menjadi pembicara saat saat diskusi publik dengan tokoh masyarakat Buton di Warkop X Bro, Jl Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Jumat (26/3/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hugua menyatakan masyarakat bisa memberontak untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

Apabila dari 314 calon daerah otonomi baru (DOB), hanya Provinsi Kepton yang belum dimekarkan.

Hal itu disampaikan Hugua saat diskusi publik dengan tokoh masyarakat Buton di Warkop X Bro, Jl Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Jumat (26/3/2021).

Sejumlah tokoh masyarakat Buton bertemu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membahas pemekaran Kepton.

Acara ini merupakan diskusi publik bertema Provinsi Kepulauan Buton di Simpang Jalan Peluang dan Tantangan.

Baca juga: Tokoh Buton Kumpul Bahas Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, Anggota DPR dan DPD RI Jadi Pembicara

Baca juga: Pantai Bahari, ‘Ratu Ampat Buton Selatan yang Biru

"Kalau cuma Kepton (belum mekar) bisa kami memberontak, 313 sudah pemekaran Kepton tidak, baru kami bisa memberontak," kata Hugua.

Bupati Wakatobi Periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu meminta masyarakat Buton untuk menahan diri menekan pemerintah memekarkan Provinsi Kepton.

Diskusi publik bertema Provinsi Kepulauan Buton di Simpang Jalan Peluang dan Tantangan
Diskusi publik bertema Provinsi Kepulauan Buton di Simpang Jalan Peluang dan Tantangan di Warung Kopi (Warkop) X bro, Jl Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sultra, Jumat (26/3/2021) malam (tangkapan layar Facebook Komunitas Masyarakat Kepulauan Buton)

Lantaran, masalah ini merupakan masalah nasional, sebab ada 313 termasuk 40 provinsi calon daerah otonomi baru (DOB) lain yang juga menunggu pemekaran.

Sehingga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP ini) menyarankan untuk mencari momentum yang pas jika ingin mempresur pemekaran itu.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah fokus memilihkan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved