OPINI: Sinergi TPID Mengawal Inflasi Pangan 2026

Oleh: Rabiul Misa

Analis Yunior di Kantor Pusat Bank Indonesia

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Menjaga stabilitas daya beli masyarakat adalah fondasi utama.

Ia merawat kesejahteraan bangsa.

Ketika stabilitas harga pangan terjaga, setiap keluarga memiliki ruang tumbuh yang aman.

Mengalokasikan pendapatan investasi masa depan, seperti kesehatan dan pendidikan anak lebih mudah.

Dalam konteks ekonomi makro, stabilitas harga pangan bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Stabilitas itu tercermin dari angka inflasi nasional.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional sebagai acuan inflasi nasional tampaknya terkendali.

Baca juga: OPINI: Gelar Haji dan Ironi Kesalehan: Kritik Sufistik atas Ego Ibadah Khas Modern

Per Mei 2026, angkanya tercatat 3,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Angka ini berada dalam koridor target sasaran pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Prestasi ini tentu jangkar optimisme di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Terlebih fluktuasi harga komoditas energi dunia.

Tapi kita perlu menelisik angka yang mencerminkan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Dalam komponen inflasi, kita mengenal komponen volatile food.

Jika diistilahkan inflasi pangan bergejolak.

Baca juga: OPINI: Membuka Gerbang Ekonomi Digital Indonesia-Korea Selatan

Pada bulan yang sama, inflasi ini berada di level 4,94 persen (yoy).

Disparitas masih menyisakan ruang pendekatan sektor yang lebih strategis, sementara jangkar kebijakan moneter berfokus menjinakkan inflasi inti (core inflation).

Secara historis, sepanjang tahun 2026, angkanya cukup dinamis. pada bulan Februari, kelompok inflasi bergejolak ini sempat menyentuh angka 4,64 persen (yoy).

Lonjakan terjadi imbas dorongan permintaan sepanjang siklus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Perayaan Tahun Baru Imlek berdekatan dengan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Fenomena akumulasi permintaan (demand shock) yang terjadi serentak tidak terbendung.

Menariknya, pemerintah merespons cepat.

Baca juga: OPINI: Menakar Hakikat Manusia Antara Ruh dan Tanah

Pada Maret 2026, angka tersebut berhasil diredam menjadi 4,24 persen (yoy).

Harga komoditas strategis seperti daging ayam ras, telur, cabai rawit, dan beras berhasil dikendalikan.

Inilah bukti efektifitas koordinasi lintas sektor antara otoritas moneter, kementerian teknis, dan pemerintah daerah.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus bergerilya.

Tak ayal, tim  ini bertransformasi menjadi modal sosial yang sangat berharga.

Berbagai langkah taktis terus digalakkan.

Operasi pasar murah, gerakan tanam cabai pekarangan, subsidi ongkos angkut komoditas antar-wilayah diarahkan sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek.

Baca juga: OPINI: Dari Ruang Kerja ke Masa Depan Bumi: Peran Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Krisis Iklim

Kebijakan intervensi ini bertujuan mengelola ekspektasi inflasi di tingkat pedagang eceran.

Begitu juga ketenangan berbelanja di tingkat konsumen.

Kita berharap keberhasilan langkah-langkah taktis ini tidak boleh berhenti sebagai ritual tahunan.

Ia harus dijadikan sebagai batu pijakan untuk mengawal pertumbuhan.

Keberhasilan "memadamkan kebakaran" harga musiman tentu mencerminkan kekuatan koordinasi kita.

Kini, saatnya mengalihkan energi kolektif tersebut untuk membangun arsitektur pangan yang tangguh lewat reformasi struktural pada sisi penawaran (supply side).

Akar penguatan pertama terletak pada modernisasi tata niaga pangan.

Baca juga: OPINI: Daulat Rakyat Bukan Daulat Partai Politik di Tengah Krisis Kepercayaan

Kita perlu mendesainya agar menjadi lebih efisien dan inklusif.

Menoleh ke belakang, rantai pasok pangan domestik acapkali terjebak dalam pola tata niaga asimetris.

Jalur distribusi belum masih panjang.

Terbentuknya struktur pasar yang oligopolistik di beberapa lini berimpad pada margin harga yang lebar (price spread) yang melebar antara tingkat produsen dan konsumen.

Reformasi struktural diperlukan.

Tujuannya menciptakan efisiensi pasar.

Pemanfaatan teknologi sirkular dan digitalisasi rantai pasok dapat ditempuh.

Baca juga: OPINI: Antara Kucing Hitam-Putih: Menakar Ulang "Ideologi" Prabowo

Dengan memotong rantai distribusi yang tidak efisien, nilai ekonomi dapat kita dapat terdistribusi secara berkeadilan.

Di hulu, petani mendapatkan harga jual yang menyejahterakan.

Sementara itu, di hilir, masyarakat menikmati harga yang stabil dan terjangkau.

Efisiensi ini dapat dipastikan meminimalkan insentif bagi para spekulan pasar.

Tantangan kedua berfokus pada disparitas harga antarwilayah.

Kondisi ini sering kali lebih disebabkan disebabkan oleh kendala konektivitas logistik antar-pulau.

Biaya logistik domestik yang tinggi tak terhindarkan.

Baca juga: OPINI: Sepadankah Gugurnya Penjaga Perdamaian Tanpa Perdamaian

Di sinilah letak urgensi peran reformasi pasok masuk.

Koridor Logistik Pangan Nasional dapat dibentuk dengan mengintegrasikan jalur pelayaran niaga domestik dengan jaringan distribusi pangan.

Arus komoditas bergerak lebih lancar, cepat, dan murah.

Pasokan antar-daerah semakin terhubung dan memastikan bahwa keunggulan komparatif masing-masing wilayah.

Faktor ketiga perlu menaruh perhatian serius pada strategi struktural jangka panjang.

Perluasan investasi padat modal pada infrastruktur pascapanen (post-harvest infrastructure) semakin relevan.

Ambil contoh, langkah ini dapat ditempuh melalui pengembangan teknologi penyimpanan rantai dingin (cold chain system) seperti cold storage dan controlled atmosphere storage (CAS) di sentra-sentra produksi hortikultura.

Baca juga: OPINI Budidaya Bawang Merah: Ketika Tanah Berbatu Membalikkan Jalan Buntu

Infrastruktur ini menyasar komoditas yang memiliki karakteristik cepat rusak dan sensitif terhadap waktu.

Apalagi aneka cabai cabai dan bawang, kerap menjadi pemicu utama inflasi karena masa simpannya yang pendek.

Pada gilirannya, keberhasilan menjaga inflasi IHK di level 3,08 persen pada medio 2026 ini tentu mencerminkan kuatnya bauran kebijakan Bank Indonesia.

Lebih dari itu, sinergi ini telah memberikan stabilitas makroekonomi yang tangguh dan sehat hingga memperkokoh stimulus fiskal pemerintah. 

Tapi kita perlu mencermati esensi sejati dari stabilitas harga pangan.

Pada tingkat yang paling mendasar, adalah urusan martabat dan masa depan sebuah bangsa.

Ia adalah jaminan bahwa seorang ibu rumah tangga di pelosok daerah dapat menyusun menu bergizi untuk keluarganya tanpa harus dihantui kecemasan finansial. 

Baca juga: OPINI: Larangan Media Sosial untuk Anak, Apakah Alternatif Satu-satunya Jaga Generasi Bangsa?

Kita berharap TPID mampu melangkah melampaui kebijakan taktis. Fondasi struktural perlahan ditata.

Memotong rantai pasok yang asimetris, membangun koridor logistik antar-pulau, serta memodernisasi infrastruktur pascapanen.

Langkah ini senantiasa digencarkan.

Sebab, di sanalah ketahanan pangan yang sejati sedang dirajut. 

Menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau berarti kita sedang melindungi daya beli masyarakat, merawat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan yang terpenting, memastikan gerbang pendidikan serta masa depan anak-anak bangsa. (*)

(TribunnewsSultra.com)