OPINI: Membuka Gerbang Ekonomi Digital Indonesia-Korea Selatan

Setelah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Baca juga: OPINI: Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan

Perlahan tapi pasti, yang secara fundamental, manuver geopolitik ekonomi mengubah arsitektur keuangan di kawasan Asia Pasifik.

Ketajaman strategi di balik kolaborasi kian melesat.

Langkah diplomasinya terbilang cepat. 

Bagaimana tidak, kurang dari satu tahun saja, kerja sama konektivitas sistem pembayaran langsung terjalin.

Padahal Memorandum of Understanding (MoU) baru disepakati pada Juli 2024.

Tentu, akselerasi yang tidak biasa dalam diplomasi finansial ini tidak mudah.

Sebab, integrasi sistem pembayaran ini tidak berdiri di ruang hampa.

Baca juga: OPINI Respon Konflik AS & Israel Vs Iran: Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Domestik

Ia harus diletakkan di atas fondasi kerangka Local Currency Transaction (LCT).

Kerangka ini telah matang sejak September 2024. 

Urgensinya jelas. Interkoneksi ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap dominasi Dolar AS (USD).

Faktanya, 60 persen transaksi global masih mengandalkan mata uang negeri paman sam sebagai kliring perantara.

Singkatnya, melalui mekanisme direct quotation sebagai proses yang berjalan di balik layar, transaksi dapat diselesaikan langsung menggunakan Rupiah (IDR) dan Won (KRW).

Dengan ini, kedua negara berhasil mereduksi risiko volatilitas nilai tukar ganda (double conversion risk).

Risiko inilah yang membebani neraca perdagangan dan pariwisata bilateral.

Baca juga: OPINI: Kiat Maju atau Bertahan Bagi Perusahaan Agribisnis Nasional Hadapi Perusahaan Multinasional