Besaran UMK Konawe 2026 Tunggu UMP Sulawesi Tenggara, Pemkab Kawal Usul Dewan Pengupahan ke Provinsi

Komposisinya terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, akademisi/ahli, serta BPS.

Namun, kata Ilham, selama tiga tahun berjalan, rekomendasi UMK Konawe yang dirumuskan Dewan Pengupahan belum pernah diakomodasi pemprov.

Alhasil, penetapan upah di Konawe selalu mengikuti besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Sultra.

“Padahal kita sudah punya Dewan Pengupahan yang merumuskan UMK. Tetapi setiap tahun, acuan kita tetap UMP,” jelasnya.

Sementara, Syamsul Ibrahim, menyambut antusias permintaan tersebut, sekaligus menegaskan pemkab siap mengawal langsung prosesnya ke tingkat provinsi.

Baginya, UMK sangat penting bagi daya beli dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bagaimana kita mau meningkatkan daya beli kalau kenaikan gaji tidak diperjuangkan?,” ujar Syamsul.

Apalagi, katanya, perekonomian Kabupaten Konawe menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2024. ekonomi kabupaten yang dulu bernama Kabupaten Kendari ini tumbuh signifikan hingga 14,32 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita peringkat pertama di Sultra, dan secara nasional masuk tujuh besar,” katanya.

“Ini menjadi dasar kuat bahwa Konawe layak memiliki UMK sendiri,” jelas mantan anggota DPRD Sultra ini.(*)

(TribunnewsSultra.com/Annisa Nurdiassa)