Membangun Kedaulatan Pangan Biru dengan Sinergi Ekonomi Biru dan MBG

Yang menarik, MBG bisa menjadi salah satu alternatif program penggerak ekonomi lokal, terutama di daerah pesisir. Dengan melibatkan nelayan, UMKM perikanan, dan pengolah hasil laut dalam pengadaan bahan baku MBG, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan roda ekonomi desa sehingga diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa pesisir.

Jika bahan pangan MBG bersumber dari laut, maka selain menekan angka stunting, kita juga memperkuat industri perikanan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, membuka peluang baru dalam sektor pariwisata bahari, energi terbarukan, dan konservasi laut

Selain itu, penggunaan hasil laut yang ramah lingkungan akan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan merupakan faktor pendorong utama dalam mengembangkan ekonomi biru dan pangan biru di Indonesia.

Adanya integrasi ekonomi biru dengan Program MBG diharapkan dapat menjadi strategi efektif untuk mencapai kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi nasional.

Contohnya, akuakultur berkelanjutan bisa menjadi penyedia utama protein hewani bergizi untuk MBG. Inovasi seperti tepung ikan, susu ikan, atau makanan laut berbasis rumput laut dapat menjadi alternatif bergizi yang terjangkau dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, program ini tidak hanya menjawab masalah malnutrisi, tetapi juga menjadi strategi adaptif terhadap tekanan global seperti kebijakan perdagangan internasional.

Ketika pasar ekspor terganggu akibat tarif tinggi dari negara besar, Indonesia tetap dapat bertahan dengan memperkuat konsumsi dalam negeri berbasis hasil laut sendiri.

Untuk memastikan keberhasilan integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan ekonomi biru, maka dapat dilakukan beberapa langkah strategis yang terencana dan terkoordinasi.

Pertama, penguatan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas penyimpanan dan distribusi hasil laut yang efisien agar produk perikanan dapat sampai ke konsumen dengan kualitas yang terjaga.

Sebagai contoh, peningkatan kualitas fasilitas pengolahan dan distribusi ikan dapat mengurangi kerugian pasca-panen dan memastikan kelancaran pasokan bahan makanan bergizi untuk program MBG (KKP, 2023).

Kedua, dengan memberikan pelatihan dan edukasi kepada nelayan serta pelaku usaha perikanan. Pelatihan ini dapat difokuskan pada penerapan praktik berkelanjutan dalam budi daya perikanan serta manajemen rantai pasok yang efisien, sehingga sektor perikanan dapat tumbuh tanpa merusak ekosistem laut yang menjadi sumber daya utama.

Hal ini sangat relevan dengan upaya menjaga keberlanjutan sektor perikanan di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman overfishing (Bappenas, 2021).

Ketiga, diperlukan adanya kolaborasi multi-sektor yakni sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu dilibatkan dalam pengembangan ekonomi biru dan pelaksanaan program MBG.

Melalui kemitraan ini, berbagai pemangku kepentingan dapat saling berkontribusi untuk memastikan implementasi yang efektif, baik dari sisi kebijakan, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan biru khususnya dalam menyukseskan integrasi ekonomi biru dan MBG. Melalui riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat, kampus dapat melakukan pengembangan teknologi akuakultur berkelanjutan, seperti sistem akuaponik, budi daya mikroalga, dan pemrosesan dingin hasil laut.