Blak-blakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka: Kompak Wagub Sulbar Salim Mengga, Capaian 100 Hari

“Ada banyak program yang kita banyak kolaborasi, baik itu padat karya dan bantuan ke masyarakat,” jelasnya menambahkan.

Koordinasi antara gubernur dan wagub, menurutnya, telah membentuk pola kerja yang efisien. 

Saat salah satu dari mereka berada di luar daerah, komunikasi tetap berjalan lancar sehingga kebijakan tetap bisa dilaksanakan tanpa hambatan.

“Saya melihat, kalau ini tidak dibangun dengan baik maka program tidak akan berjalan sesuai sasaran. Ketika saya ke Jakarta, saya minta pak Wagub ini, ini. Jadi enak,” ujar SDK.

Lebih lanjut, SDK bahkan menyarankan agar daerah lain bisa menjadikan Sulbar sebagai contoh.

Tentang bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa menjalin hubungan yang kuat dan produktif.

“Saya melihat, barangkali kalau kepala daerah ingin belajar tentang harmoni antara gubernur dan wakil gubernur silahkan datang ke Sulbar,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap soliditas ini, SDK juga mengungkapkan bahwa mereka telah menyepakati satu prinsip penting yaitu tidak memberi ruang bagi siapa pun, termasuk kepala dinas, untuk memecah belah mereka.

“Dan kami sudah sepakat, kepala-kepala dinas itu tidak akan bisa memecah kami,” jelasnya.

“Kalau ada pejabat yang datang menjelekkan wagub, keluar di pintu pun, membelakang, saya telfon pak Wagub ini tadi ada di sini. Menjelek-jelekkan bapak.”

“Begitu juga kalau ada yang menjelek-jelekkan saya di wagub, belum keluar di pintu dia sudah telfon saya, ini ada orang ini di sini,” lanjut SDK.

Status Ibu Kota

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), angkat bicara terkait isu perubahan status Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulbar, jadi kotamadya.

SDK menyampaikan keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dipastikan saat ini.

Menurutnya, hanya ada dua yang mengetahui pasti apakah Mamuju akan berubah status menjadi kota dalam waktu dekat.

“Itu yang tahu hanya dua: Tuhan dan Pak Prabowo,” kata SDK sambil tersenyum.

Pernyataan tersebut menggambarkan ketidakpastian yang masih menyelimuti proses pengusulan perubahan status Mamuju.

Sekaligus menunjukkan keputusan final berada di tangan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

SDK kemudian mengenang kembali proses panjang yang telah ia tempuh ketika masih menjabat sebagai Bupati Mamuju. 

Ia mengungkapkan gagasan menjadikan Mamuju sebagai kota sudah dirintis sejak lama.

Pada 2015, Mamuju telah dirancang sebagai kota hijau atau green city.

“Waktu 2015 kita sudah desain, kota ini kita buat green city. Kota yang hijau dan besar,” jelasnya.

“Kita sudah buat petanya, kajian akademiknya, sudah dibuatkan keputusan DPRD, keputusan bupati, gubernur juga sudah selesai waktu itu Pak Anwar Adnan Saleh, lalu kita bawa ke Jakarta,” lanjutnya.

Namun, meskipun seluruh persyaratan administratif dan dokumen pendukung telah dilengkapi, upaya tersebut terhambat oleh kebijakan pemerintah pusat yang saat itu menghentikan sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Kebijakan moratorium ini diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal masa jabatannya.

“Sampai di Jakarta, Pak Jokowi moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB), selesai sudah. Sampai 10 tahun presiden Jokowi masih moratorium dan sampai saat ini juga masih belum dibuka," jelas SDK.

Meski demikian, sebagai tokoh politik yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulbar dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024, Suhardi Duka menyatakan keyakinannya.

Bahwa Mamuju akan segera berubah status menjadi kota jika kebijakan moratorium DOB dicabut oleh pemerintahan Prabowo.

“Kalau sudah dibuka, itu pasti. Tidak ada yang melarang itu. Semua menginginkan Mamuju berubah status menjadi kota,” ujarnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Sitti Nurmalasari, TribunSulbar.com/Suandi)