Blak-blakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka: Kompak Wagub Sulbar Salim Mengga, Capaian 100 Hari

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, MAMUJU - Blak-blakan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, terkait kinerja 100 hari pemerintahannya bersama Wagub Sulbar Salim S Mengga.

Suhardi yang juga politisi Partai Demokrat juga mengungkap hubungan harmonisnya bersama Salim selama memimpin Sulbar.

SDK, akronim nama Suhardi Duka, pun angkat bicara terkait isu perubahan status Kabupaten Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat, menjadi kotamadya.

Berbagai hal tersebut diungkapkan Suhardi dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Sulbar, pada Jumat (30/05/2025).

Wawancara berlangsung di kediamannya, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Mamuju, Provinsi Sulbar.

Suhardi Duka sebelumnya dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Barat periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

Dia dilantik bersama Wagub Sulbar Salim S Mengga setelah menjadi pemenang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sulbar 2024 dengan perolehan 337.512 suara atau 46,18 persen. 

Baca juga: Soal Perubahan Status Kabupaten Mamuju Jadi Kota, Gubernur Sulbar: Hanya Tuhan dan Prabowo yang Tahu

Berikut isi wawancara khusus bersama Suhardi Duka, Gubernur Sulbar, dikutip TribunnewsSultra.com dari TribunSulbar.com:

Kinerja 100 Hari

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengungkapkan sejumlah capaian penting dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wagub Sulbar Salim S Mengga. 

Salah satu fokus utama mereka adalah peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya nelayan.

Untuk sektor kesehatan, SDK memaparkan program unggulan bertajuk "Sulbar Sehat", yang kini telah berjalan secara optimal.

“Program Sulbar Sehat sudah berjalan 100 persen. Masyarakat kini cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, tanpa perlu lagi kartu BPJS,” kata SDK.

Menurutnya, sistem ini akan sangat membantu masyarakat yang sebelumnya terkendala administrasi atau tunggakan iuran BPJS. 

Meskipun begitu, SDK mengakui masih ada pengecualian, terutama bagi pemegang BPJS mandiri yang belum melunasi kewajiban.

“Kalau pakai BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), insya Allah tanpa kartu pun tetap akan dilayani,” jelasnya.

Ia menambahkan, Provinsi Sulbar dikenal sebagai wilayah dengan populasi nelayan yang besar.

Namun sayangnya banyak dari mereka masih masuk dalam kategori miskin. 

SDK menyoroti kondisi ini dengan serius, terutama karena sektor perikanan kini mengalami penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN), yang mencerminkan penurunan kesejahteraan mereka.

“Dulu nelayan kita tangguh, sekarang nilai tukarnya turun. Beban hidup mereka berat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga konsumsi,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah provinsi tak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tetapi juga menyasar kebutuhan pendidikan anak-anak nelayan melalui program beasiswa. 

Baca juga: Profil Suhardi Duka Terpilih Gubernur Sulawesi Barat, Anak Bupati Mamuju, Ketua DPRD, Legislator DPR

Selain itu, SDK menegaskan bahwa pihaknya turut memperbaiki sumber penghidupan masyarakat dengan memberikan bantuan peralatan seperti mesin katinting dan alat tangkap ikan.

Namun, yang tak kalah penting adalah perlindungan dari risiko kerja. 

Mengingat profesi nelayan sangat bergantung pada kondisi alam yang tidak menentu, program asuransi pun disiapkan untuk perlindungan sosial.

“Nelayan itu kerja dengan risiko tinggi. Kalau terjadi musibah seperti ombak besar, mereka bisa celaka,” katanya.

“Kita tidak berharap terjadi kematian, tapi kalau itu terjadi dan tidak ada asuransi, istrinya bisa langsung jatuh miskin ekstrem,” lanjutnya.

Program asuransi bagi 14 ribu nelayan ini dirancang agar keluarga mereka tetap memiliki jaminan hidup jika terjadi hal yang tidak diinginkan. 

SDK menyebut, manfaat asuransi tidak hanya memberi rasa aman kepada nelayan saat melaut, tetapi menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka.

“Kalau mereka terdaftar asuransi, istri dan anak-anak yang ditinggalkan tetap punya harapan. Ada dana yang bisa digunakan untuk melanjutkan hidup,” jelasnya.

Kompak Bersama Wagub

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan soliditas dan keharmonisan hubungan kerja dengan Wagub Sulbar Salim S Mengga. 

Hubungan antara dua pucuk pimpinan provinsi ke-33 ini disebut SDK sebagai salah satu fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif di Sulbar. 

Ia menilai, tanpa harmoni dengan wakilnya, mustahil bisa menyatukan potensi dan elemen strategis yang tersebar di wilayah Sulbar.

“Kami dengan Pak JSM bisa saling memahami. Saya juga bukan manusia super, punya kekurangan begitu juga dengan Pak Wagub,” katanya.

“Apa yang kurang di saya, pak Wagub tutupi, apa yang kurang di wagub saya juga tutupi,” jelas SDK menambahkan.

Menurutnya, sinergi yang kuat dengan wakil gubernur menjadi indikator utama keberhasilan dalam menyelaraskan seluruh program kerja pemerintahan.

“Sehingga, harmoni antara gubernur dan Wagub itu menjadi catatan penting,” ujar SDK.

“Kalau dengan wagub saja tidak bisa harmoni, bagaimana mengharmonisasi dan mengorkestrasi semua potensi yang ada di provinsi Sulbar,” lanjutnya.

SDK juga mengungkap, dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis pemerintahan, ia tak ragu mendelegasikan tanggung jawab penting kepada Wagub. 

Salah satunya adalah penanganan persoalan aset Pemerintah Daerah yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dan bahkan, kerja-kerja strategis itu saya kasi ke wagub. Katakanlah kemarin hasil temuan BPK soal tidak jelasnya aset Pemda, di mana itu semua, kendaraan, mobil, dan lain sebagainya,” jelasnya.

“Itu saya minta ke pak Wagub. Pak, kalau tidak turun langsung ini tidak jelas ke mana ini (aset) dan pak Wagub tanggapi,” ujar mantan Bupati Mamuju dua periode itu menambahkan.

Baca juga: Viral Sapi Kurban Prabowo Subianto di Sulawesi Barat Mendadak Ambruk di Kandang, Berujung Disembelih

Ia juga memaparkan kolaborasi mereka dalam berbagai program prioritas, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. 

Salah satu program andalan adalah alokasi dana Quick Win sebesar Rp 10 miliar yang digunakan untuk padat karya dan bantuan masyarakat.

“Dalam quick wint juga kita ada anggaran khusus Rp 10 miliar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, kita tangani stunting dan lainnya,” kata SDK.

“Ada banyak program yang kita banyak kolaborasi, baik itu padat karya dan bantuan ke masyarakat,” jelasnya menambahkan.

Koordinasi antara gubernur dan wagub, menurutnya, telah membentuk pola kerja yang efisien. 

Saat salah satu dari mereka berada di luar daerah, komunikasi tetap berjalan lancar sehingga kebijakan tetap bisa dilaksanakan tanpa hambatan.

“Saya melihat, kalau ini tidak dibangun dengan baik maka program tidak akan berjalan sesuai sasaran. Ketika saya ke Jakarta, saya minta pak Wagub ini, ini. Jadi enak,” ujar SDK.

Lebih lanjut, SDK bahkan menyarankan agar daerah lain bisa menjadikan Sulbar sebagai contoh.

Tentang bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa menjalin hubungan yang kuat dan produktif.

“Saya melihat, barangkali kalau kepala daerah ingin belajar tentang harmoni antara gubernur dan wakil gubernur silahkan datang ke Sulbar,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap soliditas ini, SDK juga mengungkapkan bahwa mereka telah menyepakati satu prinsip penting yaitu tidak memberi ruang bagi siapa pun, termasuk kepala dinas, untuk memecah belah mereka.

“Dan kami sudah sepakat, kepala-kepala dinas itu tidak akan bisa memecah kami,” jelasnya.

“Kalau ada pejabat yang datang menjelekkan wagub, keluar di pintu pun, membelakang, saya telfon pak Wagub ini tadi ada di sini. Menjelek-jelekkan bapak.”

“Begitu juga kalau ada yang menjelek-jelekkan saya di wagub, belum keluar di pintu dia sudah telfon saya, ini ada orang ini di sini,” lanjut SDK.

Status Ibu Kota

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), angkat bicara terkait isu perubahan status Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulbar, jadi kotamadya.

SDK menyampaikan keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dipastikan saat ini.

Menurutnya, hanya ada dua yang mengetahui pasti apakah Mamuju akan berubah status menjadi kota dalam waktu dekat.

“Itu yang tahu hanya dua: Tuhan dan Pak Prabowo,” kata SDK sambil tersenyum.

Pernyataan tersebut menggambarkan ketidakpastian yang masih menyelimuti proses pengusulan perubahan status Mamuju.

Sekaligus menunjukkan keputusan final berada di tangan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

SDK kemudian mengenang kembali proses panjang yang telah ia tempuh ketika masih menjabat sebagai Bupati Mamuju. 

Ia mengungkapkan gagasan menjadikan Mamuju sebagai kota sudah dirintis sejak lama.

Pada 2015, Mamuju telah dirancang sebagai kota hijau atau green city.

“Waktu 2015 kita sudah desain, kota ini kita buat green city. Kota yang hijau dan besar,” jelasnya.

“Kita sudah buat petanya, kajian akademiknya, sudah dibuatkan keputusan DPRD, keputusan bupati, gubernur juga sudah selesai waktu itu Pak Anwar Adnan Saleh, lalu kita bawa ke Jakarta,” lanjutnya.

Namun, meskipun seluruh persyaratan administratif dan dokumen pendukung telah dilengkapi, upaya tersebut terhambat oleh kebijakan pemerintah pusat yang saat itu menghentikan sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Kebijakan moratorium ini diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal masa jabatannya.

“Sampai di Jakarta, Pak Jokowi moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB), selesai sudah. Sampai 10 tahun presiden Jokowi masih moratorium dan sampai saat ini juga masih belum dibuka," jelas SDK.

Meski demikian, sebagai tokoh politik yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulbar dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024, Suhardi Duka menyatakan keyakinannya.

Bahwa Mamuju akan segera berubah status menjadi kota jika kebijakan moratorium DOB dicabut oleh pemerintahan Prabowo.

“Kalau sudah dibuka, itu pasti. Tidak ada yang melarang itu. Semua menginginkan Mamuju berubah status menjadi kota,” ujarnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Sitti Nurmalasari, TribunSulbar.com/Suandi)