Jawaban Kuasa Hukum Tina Soal Dalil KPU Sultra Minta MK Tak Lanjutkan Permohonan Sengketa Pilkada

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Kuasa Hukum Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4, Tina Nur Alam menilai dalil KPU Sultra yang meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghentikan permohonan gugatan tidak berbobot.

Untuk diketahui permintaan KPU Sultra selaku Termohon yang meminta hakim tidak melanjutkan gugatan karena adanya pencabutan sepihak permohonan dari LM Ihsan Taufik Ridwan selaku calon Wakil Gubernur.

Hal tersebut disampaikan KPU Sultra dalam sidang Panel II Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 22 Januari 2025 kemarin.

Kuasa Hukum Tina Nur Alam, Sugihyarman Silondae mengatakan pengajuan di MK sudah diatur dalam perundang-undangan dan dan menjadi kewajibannya untuk menilai seluruh permohonan.

Sehingga ia menilai dalil KPU Sultra selaku Termohon untuk meminta hakim tidak melanjutkan permohonan sengketa tidak sesuai konstitusi dan melanggar hak konstitusional Pemohon.

"Argumen-argumen yang disampaikan tidak cukup kuat untuk menghentikan pemeriksaan pokok perkara," jelasnya melalui keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).

"UU Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 telah menegaskan kewajiban MK untuk menilai setiap dalil secara menyeluruh, berpedoman pada UUD 1945," lanjutnya.

Baca juga: Calon Wagub Ihsan Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Sulawesi Tenggara di MK, Tina Nur Alam Tetap Lanjut

Sugihyarman menjelaskan pada aspek legal standing, Kuasa Hukum Termohon dan pihak terkait mendalilkan bahwa pencabutan surat kuasa dan permohonan secara sepihak oleh Calon Wakil Gubernur Sultra, La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, otomatis menggugurkan kedudukan hukum (legal standing) Tina Nur Alam sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara.

Namun, Sugihyarman membantah tegas argumen tersebut dengan merujuk pada PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur bahwa pencabutan permohonan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh pasangan calon dan memenuhi syarat formil serta materil.

Ia menegaskan bahwa hak konstitusional seorang calon gubernur tidak dapat dianulir sepihak oleh pasangannya tanpa adanya kesepakatan bersama, karena hal tersebut mencederai prinsip keadilan dan berpotensi menciptakan manipulasi dalam proses hukum.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, La Ode Muh Ihsan secara terbuka menyatakan bahwa pencabutan surat kuasa dan permohonan dilakukan atas kemauannya sendiri, tanpa persetujuan dari calon gubernur dan tanpa pemberitahuan resmi kepada tim kuasa hukum yang mewakili pasangan calon.

Sugihyarman menilai pencabutan ini juga dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi menetapkan nomor register perkara dan jadwal sidang, sehingga secara prosedural pencabutan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam hukum.

"Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini, telah menunjukkan sikap yang jelas dengan tetap menetapkan nomor register perkara dan melanjutkan pemeriksaan pendahuluan, yang secara implisit mengesampingkan tindakan pencabutan sepihak tersebut."

"Dengan demikian, pencabutan sepihak tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon," jelasnya.

Baca juga: Tina Nur Alam dan Ihsan Gugat Hasil Pilkada Sulawesi Tenggara 2024 ke MK, Sengketakan KPU Sultra

Menurut Sugihyarman, tindakan MK ini mencerminkan penerapan prinsip untuk menjaga keadilan, integritas, dan kesinambungan proses hukum, sehingga memastikan hak-hak konstitusional tetap terlindungi tanpa tersandera oleh tindakan prosedural yang cacat hukum.