100 Hari Andi Sumangerukka dan Hugua: Pengamat Apresiasi Pendidikan-Kesehatan, Sorot Skala Prioritas

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumanggerukka (ASR) dan Wakil Gubernur atau Wagub Sultra Hugua telah genap 100 hari memimpin. 

Momentum ini turut ditandai dengan berlangsungnya Ekspose 100 hari kerja yang dirangkaikan dengan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Kendari, Selasa (10/6/2025).

Pengamat Politik dan Pemerintahan di Kendari, Andi Awaluddin Maruf menilai 100 hari pertama ASR dan Hugua layak diapresiasi, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Sejauh pengamatan kami, dua sektor yang menonjol dan layak mendapat nilai positif adalah pendidikan dan kesehatan,” kata Awaluddin saat ditemui di ruangannya, Kamis (12/6/2025).

Di sektor kesehatan, ia mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Konawe Kepulauan, Buton Tengah, dan Kolaka Timur yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah.

Sementara di sektor pendidikan, ASR-Hugua meluncurkan program bantuan beasiswa serta pembagian seragam sekolah bagi siswa di 17 kabupaten dan kota. 

Menurutnya, langkah ini menunjukkan perhatian terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Baca juga: Bertemu Menteri PU, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Bahas Jembatan Muna-Buton Sulawesi Tenggara

Meski demikian, ia menyoroti belum jelasnya skala prioritas dari delapan program unggulan yang dijanjikan ASR-Hugua kepada publik.

“Delapan program visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat belum jelas mana yang menjadi prioritas utama. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan ASR-Hugua dalam merumuskan arah kebijakan ke depan,” tuturnya.

Ia juga menilai peluncuran RPJMD masih terkesan seremonial, tanpa kejelasan dalam pelaksanaan program di lapangan.

“Musrenbang RPJMD kemarin itu masih sekedar seremonial. Tantangannya ada pada perumusan kebijakan konkret, bagaimana program-program ini dijalankan secara nyata, itu yang belum terlihat jelas,” ujarnya.

Andi Awaluddin juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu konflik lahan dan eksploitasi tambang. 

Menurutnya, hingga kini belum terlihat keberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang, maupun dalam revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang masih membuka ruang eksploitasi di pulau-pulau kecil.

“Sampai hari ini, belum tampak political will dari pemerintah daerah untuk melindungi lingkungan Sultra dari dampak tambang. Padahal kerusakan lingkungan dan potensi bencana sangat nyata,” ungkapnya.

Baca juga: Wagub Sulawesi Tenggara Temukan Dugaan Praktik Titip Absen ASN saat Sidak di Dinas Koperasi dan UMKM

Andi Awaluddin juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas pasca 100 hari kerja, karena merupakan akses vital bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.