OPINI
OPINI: Pembangunan Berbasis Pelayanan dan Ilmu Pengetahuan
Setiap interaksi dengan warga, harus dipandang sebagai peluang untuk membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang lebih kuat.
Oleh: Anfas
Direktur Universitas Terbuka Kendari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pilkada 2024 telah usai dan tidak lama lagi kita akan mengetahui hasilnya.
Tentu akan melahirkan kepemimpinan daerah yang baru di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Termasuk di Sulawesi Tenggara.
Ini adalah momentum strategis untuk membawa perubahan nyata dalam pembangunan daerah.
Pemimpin baru memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka terapkan ke depan, akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Agar mempunyai dampak berkelanjutan, maka setidaknya diperlukan dua pendekatan penting yang patut menjadi perhatian kepala daerah terpilih nanti.
Dua pendekatan itu yakni penerapan service-dominant logic dalam pelayanan publik dan optimalisasi peran staf ahli sebagai motor penggerak kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Baca juga: 24 SMA Sederajat Se-Sulawesi Tenggara Unjuk Bakat di Ajang Student Talent 2024 UT Kendari
Mengapa demikian? Sebab, salah satu tantangan besar dalam pengelolaan daerah selama ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tidak jarang kita, mendengar masyarakat sering mengeluhkan bahwa “berganti Gubernur/Bupati/Walikota, tetap sama saja, hidup kita begini-begini saja”.
Cari kerja sulit, ongkos sekolah anak mahal dan berbagai curhatan lainnya yang pada intinya mereka belum puas terhadap kinerja pemerintah daerah.
Maka, dengan mengadopsi teori service-dominant logic, pelayanan bukan sekadar proses transaksi proyek antara pemerintah dan masyarakat, tetapi harus menciptakan nilai tambah (value) dan bersifat jangka panjang.
Setiap interaksi dengan warga, harus dipandang sebagai peluang untuk membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang lebih kuat.
Konsep Service-Dominant Logic Dalam Pelayanan Publik
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.