Muna Barat Rawan Tinggi Pelanggaran Distribusi Logistik Pilkada, Bawaslu Sultra Ingatkan Panwascam

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara atau Bawaslu Sultra mengingatkan adanya potensi kerawanan selama tahapan Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne saat Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di Pelataran Eks MTQ Kendari, Selasa (24/9/2024).

Apel ini diikuti Komisioner Bawaslu 17 Kabupaten dan Kota serta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Sulawesi Tenggara.

Iwan Rompo mengatakan ada tujuh isu potensi terjadinya kerawanan pelanggaran yang harus dimitigasi pengawas semua tingkatan selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Sultra.

"Jadi tujuh isu kerawanan pelanggaran hasil pemetaan itu meliputi pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik, ajudikasi atau keberatan, keamanan, otoritas penyelengara pemilu, netralitas ASN, dan politik uang," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu Ajak Pemilih Pemula di Kendari Sulawesi Tenggara Tidak Terlibat Politik Uang di Pilkada 2024

Mantan Anggota KPU Sultra ini mengungkapkan dari tujuh isu yang dipetakan masing-masing memiliki kategori kerawanan rendah, sedang, bahkan tinggi.

Di Sulawesi Tenggara, kata dia, daerah yang memiliki kategori rawan tinggi terjadi pelanggaran khususnya distribusi logistik berada di Muna Barat.

"Sementara daerah lain termasuk provinsi berada pada kategori rawan sedang," kata pria kelahiran Poasaa, Unaaha, Konawe tersebut.

Ia mengungkapkan untuk itu melalui apel siaga ini memastikan semua jajaran pengawas sudah siap dengan pemetaan tujuh potensi kerawanan yang sudah ada.

"Jadi maksud dari kegiatan ini untuk memastikan jajaran pengawas di provinsi sampai tingkat desa hingga TPS siap melaksanakan pengawasan khususnya dalam memitigasi tujuh isu kerawanan," ungkap Iwan.

Baca juga: Sama-sama di Tugu Religi Sultra, KPU Deklarasi Kampanye Damai, Bawaslu Apel Siaga Pengawasan Pilkada

Selain kesiapan pengawasan, Bawaslu Sultra juga menyampaikan pentingya setiap pengawas menjaga integritas selama tahapan Pilkada 2024.

Iwan menjelaskan penanaman nilai integritas tersebut disimbolkan dengan memberikan setiap pimpinan Bawaslu di daerah bibit pohon manggis agar ditanam di kantor masing-masing.

"Kenapa yang ditanam pohon manggis karena menurut Bawaslu RI, buah manggis itu bentuk luar dan isi di dalamnya sama," ujarnya.

"Jadi maksudnya penyelengara pemilu itu harus seperti buah manggis, luar dan dalamnya sama, jangan berbeda apalagi sandiwara," pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)