RUU ASN Disahkan Sebelum 28 November 2023? Nasib Honorer Belum Jelas, PPPK dan PNS Sudah Pasti

Hasil audit BPKP tersebut akan menjadi dasar Pemerintah dan DPR menentukan nasib tenaga honorer, diangkat menjadi PPPK atau dipecat karena tidak memenuhi syarat.

Menpan-RB Abullah Azwar Anas mengatakan, tenaga honorer dipecat ketika terindikasi kuat merupakan titipan dari kepala daerah.

"Jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatis dia akan di-takedown jika nanti auditnya mereka tidak masuk dari nama yang dimaksud," ujarnya, sebagaimana dikutip TribunnewsSultra.com.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menjelaskan, bahwa Pemerintah saat ini tidak memiliki anggaran yang cukup jika ingin mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN.

Namun perlu dicatat, pemerintah sudah tegas menyampaikan bahwa untuk tenaga honorer tidak ada pemberhentian secara massal.

Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan masalah tenaga honorer diperpanjang hingga Desember 2024.

"Kalau diangkat semua pemerintah tidak punya anggaran. Yang ketiga, sudah dikasih tahu tidak boleh ada PHK massal,” tutur Mardani, sebagaimana dikutip TribunnewsSultra.com.

Baca juga: Gaji 4 Jenis Honorer Ini Naik, Kenaikan Gaji Dipastikan Menkeu Sri Mulyani, Segini Besarannya

PNS dan PPPK Sudah Pasti

Berbeda dengan tenaga honorer, nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam RUU ASN sudah pasti.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen ASN, baik PNS maupun PPPK, akan dilakukan sebanyak tiga kali setahun.

Ini akan menjadi salah satu poin dalam RUU ASN yang akan disahkan menjadi UU ASN terbaru.

"Mungkin akan ada tiga kali kesempatan untuk mengikuti siklus rekrutmen ASN dalam setahun," katanya.

Ditegaskan pula bahwa dalam RUU ASN telah diatur masalah tata kelola ASN hingga gaji dan tunjangan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Risno)