Honorer Ini Siap-siap Tidak Lulus PPPK, Baik Jalur Tes CASN 2023 Maupun Diangkat Langsung

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Tenaga honorer jenis ini siap-siap tidak lulus PPPK, baik jalur tes CASN 2023 maupun diangkat langsung. Meraka yang dimaksud adalah honorer bodong.

Diketahui bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyepakati agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap data honorer.

Hasil audit tersebut akan menjadi dasar pemerintah dan DPR-RI dalam mengambil tindakan.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, total jumlah honorer saat ini sebanyak 2,3 juta.

Data itu tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Meskipun demikian, honorer dalam database BKN tersebut diduga ada yang bodong.

Dugaan ini jelas bikin geram. Pasalnya, mereka yang terdata dalam database BKN menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Baca juga: 1 Hal Ini Wajib Dihindari Honorer Agar Jadi PPPK, Baik Diangkat Langsung Atau Ikut Seleksi CASN 2023

Baca juga: Termasuk KPK, Begini Contoh Soal CPNS 2023 Lengkap Passing Grade dan Jumlah Soal TWK, TIU dan TKP

Anas mengatakan, sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum.

“Karena (dengan adanya honorer bodong, red) pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama, disalip,” kata Anas.

Lebih lanjut, dia menambahkan, jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi PPPK meskipun termasuk yang mendapatkan afirmasi.

“Data yang enggak benar, otomatis gugur,” tegas Anas.

Nasib tenaga honorer ini memang sedang menjadi perhatian pemerintah dan DPR-RI.

Kedua lembaga negara itu telah menyepakati bahwa masalah honorer akan diatur dalam RUU ASN.

RUU tersebut segera disahkan menjadi UU ASN terbaru pada September ini.

Oleh karena itu, sembari menunggu hasil audit, Menpan-RB Abullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah daerah dan pusat dilarang merekrut tenaga honorer baru.