Wapres Harap Forum Nasional Stunting 2022 Jadi Momen Evaluasi Capai Target Prevalensi 14 Persen

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia K H Ma’ruf Amin berharap Forum Nasional Stunting tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa (6/12/2022).

“Kita ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global," ujarnya.

"Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas," ujar Wapres menambahkan.

Untuk itu, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun.

Baca juga: BKKBN Gelar Forum Nasional Stunting 2022 Dihadiri Maruf Amin, Upaya Kolaboratif Pemerintah & Swasta

Menurut Wapres, selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada 2024.

Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan," ujar Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional ini.

Wapres mengatakan masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga.

Kata dia, pertama mengenai tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi.

Baca juga: Pemkot Baubau Sulawesi Tenggara Targetkan Tahun 2024 Penurunan Angka Stunting hingga 14 Persen

“Saya minta koordinasi antarlembaga semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi," ujar Ma'ruf Amin.

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” tegas Wapres.

Masalah lainnya menurut Ma’ruf Amin adalah pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku tingkat desa dan masyarakat.

Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik.

Baca juga: Cegah Stunting di Dekat Lokasi Pertambangan, Pemda Konawe Utara dan PT Antam Jalin Kerjasama