Wapres Harap Forum Nasional Stunting 2022 Jadi Momen Evaluasi Capai Target Prevalensi 14 Persen

"Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” ujar dia.

Ia menyebutkan Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.

Ia minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, pemerintah daerah untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan.

"Lalu, meningkatkan kapasitas dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya," jelasnya seraya menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Tekan Angka Perkawinan Anak di Bawah Umur Demi Cegah Bayi Stunting Baru Lahir

Forum Nasional Stunting (FNS) Tahun 2022 digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam kebijakan anggaran program percepatan penurunan stunting, meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Agenda BKKBN bekerja sama dengan Tanoto Foundation ini untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif dan penetapan sasaran keluarga berisiko stunting.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden RI K H Ma’ruf Amin mengenai progres percepatan penurunan stunting nasional.

Empat laporan disampaikan dr Hasto di antaranya, pertama, penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.

Baca juga: BKKBN Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kedua, pemetaan peran Kementerian dan Lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergitas antar Kementerian Lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan.

Hanya saja, pemetaan peran ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah.

Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa hingga kelurahan

Ketiga, lanjut Hasto, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan serta desa dan kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).

TPPS provinsi dan kabupaten serta kota telah terbentuk 100 persen. Sedangkan kecamatan dan desa serta kelurahan mencapai 99 persen.

Baca juga: 3 Penyebab Stunting di Indonesia Dibeberkan dr Hasto Wardoyo saat Rapat Koordinasi di Kendari Sultra