Breaking News:

OPINI

OPINI: Analisis Hukum Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kolaka Timur Sisa Masa Jabatan 2021-2024

Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Istimewa
ADLY YUSUF SAEPI, S.H., M.H. 

Oleh: Adly Yusuf Saepi, S.H., M.H.

Alumnus Magister Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta 2010
Dosen Hukum Tata Negara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dengan sistem kontinental.

Setelah pelaksanaan Pilkada yang merupakan ajang perebutan pucuk pimpinan di daerah, dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih dilantik dan diambil sumpahnya, dalam perjalanannya memimpin pemerintahan daerah tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran hukum terhadap larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah, baik itu pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.

Sebagaimana kita ketahui bersama dibeberapa daerah tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam perjalanan pemerintahannya ada sebagian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang baru seumur jagung menjabat usai dilantik untuk mengemban amanah sebagai kepala daerah maupun yang telah mendekati berakhir masa jabatannya, tersangkut dengan masalah hukum khususnya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga secara hukum harus dipertanggungjawabkan.

Konsekuensi dari dugaan pelanggaran hukum tersebut, mengharuskan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah setelah adanya kepastian hukum tentang status hukum baik sebagai tersangka maupun terdakwa, yang bersangkutan harus rela dan ikhlas untuk dinonaktifkan, diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ketika sudah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.

Persoalan yang kemudian muncul ketika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersandung dengan masalah hukum, terkait dengan proses pengisian jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah apabila salah satu atau keduanya telah berstatus baik itu sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana tindak pidana korupsi.

Baca juga: OPINI: Sayup-sayup Pancasila

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, dimana pasca 3 (tiga) bulan Wakil Bupati dilantik menjadi Bupati, jabatan wakil bupati masih kosong dan belum dilakukan pengisian.

Padahal Wakil kepala daerah merupakan salah satu jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang berada satu tingkat dibawah jabatan kepala daerah, yang dikenal sebagai jabatan nomor dua tertinggi di dalam pemerintahan daerah.

Menyambung tulisan Penulis sebelumnya tentang “Perspektif Hukum Pengisian Jabatan Bupati Kolaka Timur Yang Terjerat Korupsi”, maka penulis kembali membahas tentang “Analisis Hukum Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kolaka Timur Sisa Masa Jabatan 2021-2024.

Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved