PPKM Mikro Batasi Ibadah di Masjid, PWNU Sultra: Ibadah Urusan Hati, Tak Boleh Jadi Mudarat

Sementara berlakunya aturan menutup tempat ibadah selama PPKM Mikro di Sultra juga disambut baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tenggara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra, KH Mursyidin, mengapresiasi langkah pemerintah guna menangani wabah virus corona. 

"Apa yang dilakukan pemerintah hari ini merupakan langkah yang baik. Mengingat penularan Covid-19 yang terus meningkat," ujarnya lewat panggilan telepon, Rabu (7/7/2021). 

Tetapi menurut Ketua MUI Sultra itu, pemerintah melalui Satgas Covid-19 Sultra tidak konsisten dengan data yang disajikan. 

KH Mursyidin memandang, data pemetaan penularan Covid-19 di Sultra tak maksimal. 

Pemerintah menyebut jika penularan Covid-19 meningkat, tetapi pemetaan wilayah masih banyak zona hijau. 

"Seharusnya pemerintah lewat Satgas Covid-19 melakukan pemetaan yang luas," jelasnya. 

Ia menegaskan, data yang baik dapat menyadarkan masyarakat untuk patuh. 

Sebaliknya, data yang kabur bikin masyarakat masa bodoh dan lalai menerapkan protokol kesehatan. 

"Masyarakat itu semua sudah tahu jika Covid-19 itu berbahaya, tetapi mengira wilayahnya dalam kondisi baik-baik saja," imbuhnya. 

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar, membenarkan jika pemetaan bekum maksimal. 

Ia menjabarkan, saat ini Satgas Covid-19 Kota Kendari belum melakukan traching secara meluas. 

Sejauh ini, warga yang diketahui tertular Covid-19 karena berobat di rumah sakit. 

Atau seseorang yang dengan sadar memeriksakan diri. 

Pemkot Kendari belum jemput bola, melakukan traching secara massal dan terstruktur. 

"Sejauh ini memang traching belum kita lakukan secara meluas. Dalam waktu dekat ini kami bakal mengkaji untuk swab antigen secara massal," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Risno Mawandili)