DPRD Sultra

Rekomendasi DPRD Sultra Atas Kinerja Pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Sepanjang 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara ( DPRD Sultra ) memberikan beberapa rekomendasi ke pemerintahan Gubernur Ali Mazi.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Laode Ari
Muhammad Ridwan Kadir/Tribunnewssultra.com
Penyampaian keputusan dewan berupa rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur akhir tahun anggaran 2020, dan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-Fraksi dalam dewan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Gedung Sidang Paripurna DPRD Sultra Kelurahan Mandonga , Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021) malam. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara ( DPRD Sultra ) memberikan beberapa rekomendasi ke pemerintahan Gubernur Ali Mazi.

Terdapat beberapa rekomendasi atau masukan penyampaian keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) atas laporan Gubernur akhir tahun anggaran 2020.

Penyampaian DPRD Sultra tersebut dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam menjalankan pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Mustari, saat mewakili dewan.

Kegiatan tersebut dalam penyampaian keputusan dewan berupa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ 2020 Gubernur Sultra.

Baca juga: Gubernur Sultra Ali Mazi Bakal Ekspose Aspal Buton kepada Presiden dan Pengusaha di Munas Kadin

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Tegur Anak Buah: Jika Seperti ini Buang di Laut Banda Saja

Serta jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Kegiatan itu bertempat di Gedung Sidang Paripurna DPRD Sultra Kelurahan Mandonga , Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Hal itu juga sebagai bahan laporan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah agar dalam menjalankan roda pemerintahan bisa menjadi lebih baik lagi," ucap Mustari, Rabu (30/6/2021) malam.

Terkait dengan dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Gubernur Sultra pada tahun anggaran 2020, yang seharusnya Gubernur Sultra harus menjelaskan secara utuh disetiap kegiatan pemerintahan yang diserahkan oleh SKPD.

"Kemudian kondisi perekonomian pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,65 persen akibat pandemi Covid-19 yang berdampak hampir pada semua komponen," ujar Mustari.

Terkait dengan hal itu Mustari menyebut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang berarti di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, konstruksi, pedagang besar dan eceran.

LKPD semestinya menunjukkan peningkatan di tiap 17 kabupaten dan kota, gubernur selaku pimpinan daerah semestinya melakukan evaluasi ditiap kabupaten dan kota.

Evaluasi tersebut terkait sebaran data dan capaian dari tiap kabupaten dan kota, data itu merupakan hal yang sangat penting untuk melihat akurasi.

Mustari mewakili dewan menyebut, disamping itu Gubernur harus melakukan monitoring dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada kabupaten dan kota sebagaimana menjadi tugas gubernur yang termuat dalam undang-undang.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved