Audit Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum DPRD Sultra Sudah Selesai, Polda Tunggu Hasil Inspektorat

Pertama adanya laporan pertanggungjawaban fiktif anggaran yang dilakukan penanggung jawab proyek.

"Jangan sampai ada pertanggungjawaban fiktif atau mark up anggaran. Semisal diikuti hanya 10 orang tetapi pertanggung jawabannya lebih dari itu," ujar Gusti.

Karena itu penyidik Inspektorat Sultra nantinya akan mencocokan laporan pertanggung jawaban dan keterangan para saksi.

"Misalnya namanya ditulis hadir dalam daftar hadir rapat, ternyata kenyataannya yang bersangkutan ada di Kolaka dalam waktu bersamaan," urainya.

Kata Gusti, dugaan korupsi makanan dan minuman di Sekretariat DPRD Sultra kemungkinan terjadi pada saat perencanaan dan penganggaran.

Namun Inspektorat Sultra hanya diminta khusus mengaudit penyimpangan anggaran segi pelaksanaan atau realisasi.

Menurut Gusti, audit penyimpangan anggaran makanan dan minuman di Sekretariat DPRD Sultra kemungkinan butuh waktu.

"Mungkin memerlukan waktu lama karena banyak transaksi, jadi menyulitkan penyidik," tutur Gusti.

Saat ini Inspektorat Sultra sudah mengantongi beberapa bukti pertanggungjawaban anggaran makan dan minum di DPRD Sultra tersebut.

Kata Gusti, bukti yang diperoleh dari Polda Sultra, laporan pertanggung jawabannya belum lengkap. (*)

(TribunnewsSultra.com/Risno Mawandili)