14 Hari Polisi Razia Besar-besaran di Sulawesi Tenggara, Operasi Zebra Anoa 2025 Sasar 9 Pelanggaran

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kepolisian kembali melakukan razia atau operasi tertib lalu lintas besar-besaran di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Giat razia polisi kepada pengemudi/ pengendara serentak di 17 kabupaten/ kota se-Provinsi Sultra bertajuk Operasi Zebra Anoa 2025.

Operasi yang digelar Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah atau Ditlantas Polda Sultra bersama kepolisian resort (polres) jajaran berlangsung 14 hari.

Mulai Senin (17/11/2025) hari ini hingga 30 November 2025 mendatang.

Mengawali operasi ini, Kapolda Sultra, Irjen Didik Agung Widjanarko, pun memimpin Apel Pasukan Operasi Zebra Anoa 2025.

Apel berlangsung di Lapangan Presisi Mapolda Sultra, Jalan Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara.

Irjen Didik dalam sambutannya, mengatakan, Operasi Zebra Anoa merupakan langkah strategis.

Baca juga: Gubernur ASR Apresiasi Pengabdian Brimob Polda Sulawesi Tenggara, Bantu Tangani Banjir hingga STQH

Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Terutama menjelang Operasi Lilin 2025 yang merupakan salah satu operasi kepolisian dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

“Laksanakan tugas dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan,” kata Irjen Didik dikutip TribunnewsSultra.com dari portal berita resmi Polda Sultra.

“Semakin disiplin masyarakat, semakin kecil potensi kecelakaan dan pelanggaran,” lanjut Perwira Tinggi atau Pati Polri lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 1990 ini.

Mantan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyebut operasi selama 14 hari ini mengedepankan langkah preemtif dan preventif.

Preemtif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan.

Sedangkan, preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan.

Namun, tetap memberikan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran prioritas.