Alih Status PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Saat ini pemerintah sedang menuntaskan persoalan tenaga honorer, sehingga bisa setara Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana, pemerintah ingin mensejahterakan honorer yang telah lama mengabdi diangkat skema PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.

Sedangkan penyelesaian pengangkatan tenaga non-ASN amanat UU Nomor 20 Tahun 2023. Pemerintah wajib menuntaskan penataan tenaga honorer.

Diharapkan seluruh tenaga honorer memenuhi syarat dapat segera diangkat sebagai ASN, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Baca juga: Surat Edaran Aturan Pakaian PPPK Paruh Waktu, Mulai Berlaku 1 Oktober 2025, Daerah Ini Sudah Umumkan

Deputi BKN Bidang Penyelenggaraan Kepegawaian, Aris Windiyanto menyampaikan bahwa seleksi PPPK Tahap I dan II telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan yang tak lolos penuh waktu, akan masuk alokasi PPPK paruh waktu, kini sudah masuk tahapan pengusulan NIP masing-masing instansi.

"Kami harap penyelesaiannya dapat segera dipercepat. Sesuai arahan Presiden melalui MenPAN-RB, TMT PPPK paling lambat adalah 1 Oktober 2025," ujar Aris.

Di sisi lain, status PPPK paruh waktu jadi sorotan, pasca pemerintah resmi mengaturnya dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Bagian inovasi manajemen ASN memperkenalkan 2 kategori baru, yakni PPPK paruh waktu dan penuh waktu.

Ini tentunya angin segar untuk masuk ke dalam sistem ASN. Namun, memAhami status PPPK paruh waktu penting.

Karena adanya perbedaan signifikan dari sisi masa kerja dan hak-haknya. Paruh waktu adalah pegawai ASN diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Termasuk diatur jam kerja lebih fleksibel, dan upah disesuaikan ketersediaan anggaran instansi daerah masing-masing.

Baca juga: Cara Cek Usul NIP PPPK Paruh Waktu di Mola BKN, Pengusulan Berakhir 28 September 2025

Demi memberikan kepastian status tenaga honorer yang terdata di database BKN, dan mengakomodasi kebutuhan pegawai di instansi yang memiliki keterbatasan belanja pegawai.

Pengadaan PPPK paruh waktu diprioritaskan bagi yang sudah ikut seleksi ASN tahun anggaran 2024.

Namun belum lulus atau tidak mendapatkan formasi. Untuk jabatan bisa diisi beragam, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, hingga tenaga teknis dan operasional lainnya.

Perbedaan PPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

- Kontrak PPPK paruh waktu setiap satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja tahunan. Sebaliknya, PPPK penuh waktu umumnya memiliki kontrak yang lebih panjang, yakni 5 tahun.

- Bekerja standar 8 jam per hari, sedangkan jam kerja PPPK paruh waktu sangat fleksibel, menyesuaikan kebutuhan dan anggaran instansi, bahkan bisa 4 jam sehari

- Menerim gaji, tunjangan, cuti serta jaminan perlindungan dan pengembangan kompetensi. 

- Gaji mereka diatur Perpres Nomor 11 Tahun 2024, berkisar antara Rp 2,51 juta hingga Rp 5,26 juta. PPPK paruh waktu menerima upah minimal setara dengan penghasilan sebelumnya sebagai non-ASN atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)

Berkisar Rp2,07 juta hingga Rp5,61 juta tergantung wilayah. Hak tambahan seperti cuti belum tentu diperoleh paruh waktu

Baca juga: Ketahui Progres pengajuan NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN: Ikuti 6 Tahapan Mudah Ini

Alih Status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, Apakah Bisa?

Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, Paruh Waktu alih status menjadi PPPK Penuh Waktu sewaktu-waktu.

Proses pengangkatan tanpa harus mengikuti seleksi atau tes ulang. Tertuang pada diktum ke-18 dan ke-28 aturan ini.

Kalau pengangkatan dapat dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja berkala. Sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap kinerja, loyalitas dan pengabdian yang ditunjukkan. 

Sementara, syarat alih status menjadi PPPK penuh waktu melalui evaluasi kinerja. Supaya kontrak diperpanjang dan dipetimbangkan sebagai penuh waktu.

PPPK paruh waktu wajib menunjukkan kinerja yang memenuhi indikator telah ditetapkan instansi masing-masing.

Lalu, menjaga integritas dan mematuhi seluruh aturan disiplin ASN. Hanya saja, PPK harus memastikan instansi memiliki alokasi anggaran yang memadai.

Supaya bisa membayar gaji dan seluruh hak PPPK,sebelum mengajukan usulan pengangkatan. Tanpa jaminan anggaran, pengangkatan tidak bisa.

Peralihan status harus berdasarkan analisis kebutuhan. Jika semua syarat terpenuhi, maka PPK mengajukan usulan pengangkatan ke BKN untuk diproses, tanpa perlu tes kembali. (*)