OPINI: Membuka Gerbang Ekonomi Digital Indonesia-Korea Selatan

Oleh: Rabiul Misa

Analis Yunior di Kantor Pusat Bank Indonesia

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Kini, dunia finansial global semakin bertranformasi.

Batas-batas yuridiksi antara negara perlahan kabur.

Penetrasi digitalisasi tak terelakkan.

Beberapa tahun silam, era konvensional memaksa wisatawan mengantre di gerai money changer demi terbang ke luar negeri.

Beban biaya administrasi kartu kredit internasional harus ditanggung.

Tak tanggung-tanggung biaya konversi valas tidak sedikit. 

Cerita ini pun berada di ujung senjakala.

Baca juga: OPINI: Kenaikan Royalti Minerba Sebaiknya Ditunda Demi Ketahanan Ekonomi Nasional

Transformasi sistem pembayaran tidak lagi digerakkan oleh korporasi finansial Barat.

Arahnya bergeser, terdisrupsi dan dipimpin oleh inovasi sistem pembayaran digital bank sentral di kawasan Asia.

Indonesia tidak lain memegang peran sentral melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 

Sejarah digitalisasi sistem pembayaran antara negara pun kembali tercipta.

Bank Indonesia bersama Bank of Korea, per 1 April 2026, resmi meluncurkan implementasi penuh QRIS antarnegara (cross-border).

Langkah ini menambah deretan daftar interkoneksi unilateral Indonesia.

Setelah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Baca juga: OPINI: Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan

Perlahan tapi pasti, yang secara fundamental, manuver geopolitik ekonomi mengubah arsitektur keuangan di kawasan Asia Pasifik.

Ketajaman strategi di balik kolaborasi kian melesat.

Langkah diplomasinya terbilang cepat. 

Bagaimana tidak, kurang dari satu tahun saja, kerja sama konektivitas sistem pembayaran langsung terjalin.

Padahal Memorandum of Understanding (MoU) baru disepakati pada Juli 2024.

Tentu, akselerasi yang tidak biasa dalam diplomasi finansial ini tidak mudah.

Sebab, integrasi sistem pembayaran ini tidak berdiri di ruang hampa.

Baca juga: OPINI Respon Konflik AS & Israel Vs Iran: Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Domestik

Ia harus diletakkan di atas fondasi kerangka Local Currency Transaction (LCT).

Kerangka ini telah matang sejak September 2024. 

Urgensinya jelas. Interkoneksi ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap dominasi Dolar AS (USD).

Faktanya, 60 persen transaksi global masih mengandalkan mata uang negeri paman sam sebagai kliring perantara.

Singkatnya, melalui mekanisme direct quotation sebagai proses yang berjalan di balik layar, transaksi dapat diselesaikan langsung menggunakan Rupiah (IDR) dan Won (KRW).

Dengan ini, kedua negara berhasil mereduksi risiko volatilitas nilai tukar ganda (double conversion risk).

Risiko inilah yang membebani neraca perdagangan dan pariwisata bilateral.

Baca juga: OPINI: Kiat Maju atau Bertahan Bagi Perusahaan Agribisnis Nasional Hadapi Perusahaan Multinasional

Lebih jauh, bagi kedua bank sentral, ini adalah langkah konkret menuju resiliensi regional dari guncangan makroekonomi global eksternal.

Bagi lanskap pariwisata dan mobilitas individu, kehadiran QRIS cross-border begitu terasa.

Kemudahan teknologi pembayaran mendisrupsi seluruh pengalaman konsumen sepenuhnya.

Praktik monopoli penyedia kartu kredit global perlahan teratasi.

Wisatawan Indonesia yang mengunjungi pusat retail di Myeongdong, distrik kreatif Hongdae, hingga kawasan wisata Jeju, sekarang dapat melakukan transaksi dengan mudah.

Bahkan semudah cara mereka membeli kopi di negeri sendiri.

Boleh dikata, melalui pemindaian sederhana terhadap kode QR lokal Korea Selatan menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital domestik, proses konversi mata uang terjadi secara instan, transparan, dan real-time.

Baca juga: OPINI : Gejolak Harga Pangan, Kali Ini Berbeda

Saldo rekening langsung terpotong dalam denominasi Rupiah dengan kurs yang jauh lebih kompetitif dibandingkan biaya penukaran fisik atau beban markup kartu kredit konvensional.

Seiring sejalan. Implikasi psikologisnya sangat masif.

Kemudahan transaksional tanpa hambatan teknis (frictionless transaction) secara langsung menurunkan hambatan belanja konsumen (propensity to consume).

Ujungnya, kebiasaan baru bertransaksi ini akan menstimulasi volume perputaran uang di sektor riil secara instan.

Namun, signifikansi ekonomi terbesar dari integrasi sistem pembayaran ini tidak terletak pada kemudahan belanja barang mewah oleh kaum urban, melainkan pada aspek demokratisasi dan inklusivitas keuangan yang menyentuh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Dalam struktur ekonomi tradisional, sektor informal dan pelaku usaha mikro di kedua negara acapkali terisolasi dari ekosistem turis internasional.

Mahalnya investasi infrastruktur Point of Sales (POS) seperti mesin EDC yang mensyaratkan regulasi ketat dan biaya sewa tinggi menjadi dalang di baliknya.

Baca juga: OPINI: Kemiskinan dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bangsa

Melalui interkoneksi QRIS dan QR lokal Korea, hambatan struktural tersebut runtuh. 

Misalkan saja, saat berkunjung Turis Korea yang mengeksplorasi destinasi wisata di Indonesia, mereka dapat membeli produk kerajinan di pelosok daerah atau menikmati kuliner lokal di warung-warung kecil.

Cukup memindai kode QRIS statis yang proses transaksi berjalan praktis.

Fenomena ini tentu menciptakan saluran redistribusi kapital yang sangat efisien. 

Devisa dari wisatawan asing tidak lagi mengendap di jaringan hotel besar atau korporasi retail multinasional.

Ia langsung mengalir masuk ke urat nadi perekonomian akar rumput secara inklusif.

Lebih jauh, dari perspektif makroekonomi dan posisi tawar internasional, keberhasilan ini menegaskan transformasi peran Indonesia di panggung finansial global.

Baca juga: OPINI: Nikel Sultra Terhadap “Kesejahteraan” Ekonomi

Kita beranjak seorang pengikut teknologi (technology adopter) menjadi perancang ekosistem (co-creator).

Hal ini terbukti lewat keberhasilan menghubungkan dua sistem pembayaran dengan karakteristik arsitektur keuangan yang berbeda.

Indonesia dengan penetrasi dompet digitalnya yang agresif dan Korea Selatan dengan ekosistem digitalnya yang sangat maju.

Indonesia semakin menunjukkan kapabilitas teknologi perbankan domestik yang andal.

Peningkatan volume transaksi lintas batas ini juga memberikan Bank Indonesia pasokan data transaksional yang berharga.

Otoritas sistem pembayaran dapat memetakan perilaku ekonomi makro secara lebih presisi.

Selain itu, dengan volume transaksi masuk (inbound) yang terus mencatatkan pertumbuhan signifikan di angka jutaan transaksi.

Baca juga: OPINI: Meneropong Manfaat KUB Perbankan

Interkoneksi ini menjadi instrumen baru yang efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui pengurangan tekanan permintaan terhadap valuta asing utama dari dalam negeri.

Kendati begitu, di tengah potensi ekonomi yang sangat menjanjikan, keberhasilan struktural jangka panjang dari jaringan QRIS Indonesia-Korea Selatan ini tetap dihadapkan berbagai tantangan.

Tantangan ini muncul di tingkat operasional dan regulasi.

Standarisasi sistem keamanan siber dan perlindungan data pribadi lintas negara sangat vital.

Alasannya jelas. Kedua negara mengoperasikan regulasi privasi yang berbeda. 

Belum lagi, kesenjangan literasi digital di tingkat pelaku usaha mikro, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia, dapat menjadi sumbatan yang menghambat optimalisasi potensi inbound dari turis Korea.

Bank Indonesia bersama industri jasa keuangan tidak boleh terjebak dalam euforia peluncuran teknologi semata, melainkan harus mengalihkan fokus pada perluasan edukasi yang agresif, jaminan stabilitas jaringan tanpa toleransi downtime, serta penyusunan skema mitigasi risiko fraud digital lintas batas.

Baca juga: Tips Aman Transaksi QRIS Ala Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Ajak Anak Muda Ikut Edukasi Orangtua

Pada akhirnya, interkoneksi QRIS antara Indonesia dan Korea Selatan ini mengonfirmasi bahwa masa depan arsitektur keuangan dunia tidak lagi ditentukan oleh sentralisasi fisik, melainkan oleh kekuatan jaringan interkoneksi digital yang inklusif dan kolaboratif.

Dengan telepon genggam yang kini berfungsi sebagai gerbang transaksi global, kedua negara tidak hanya berhasil memangkas jarak geografis dan birokrasi moneter, tetapi juga meletakkan cetak biru baru bagi integrasi ekonomi kawasan yang mandiri. (*)

(TribunnewsSultra.com)