Konawe Utara Siaga Bencana, Wakil Bupati dan Forkopimda Cek Kesiapan Pasukan hingga Peralatan 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE UTARA - Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) siaga menghadapi cuaca ekstrem.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di wilayah Sultra pada November 2025.

Mengantisipasi adanya bencana alam akibat cuaca ekstrem, Pemerintah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Konut melaksanakan Apel Kesiapan Tanggap Bencana 2025 di wiayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Konut, Rabu (05/11/2025).

Bertempat di lapangan apel Mapolres Konut, Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera, berjarak 116,3 kilometer atau 2 jam 36 menit berkendara dari Kendari, ibu kota Provinsi Sultra.

Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Konut, AKBP Rico Fernanda, didampingi Wakil Bupati Konut, Abuhaera pimpin gelaran apel pasukan tersebut.

Usai Laporan Komandan Apel Ipda Abdul Rasak, Kapolres Konut bersama Wakil Bupati Abuhaera mengecek kesiapan pasukan dan memeriksa peralatan dan sarana prasarana serta kendaraan dalam rangka tanggap bencana.

Apel kesiapan tanggap bencana bertujuan memastikan kesiapsiagaan personel dan peralatan para instansi terkait berkolaborasi, soliditas dan respon cepat menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam.

Baca juga: Subsidi Beras hingga Minyak Goreng Pangan Murah, Bupati Konawe Utara Target Beri Potongan 50 Persen

Kapolres Konut AKBP Rico Fernanda dalam amanatnya menekankan peran dan partisipasi semua pihak menghadapi menungkinan bencana alam.

"Saat ini wilayah Sulawesi Tenggara memasuki musim penghujan, potensi terjadinya bencana alam sangat besar seperti yang terjadi di wilayah kita pada tahun 2019 lalu, olehnya itu perlu ada peran dan partisipasi serta kolaborasi semua pihak dalam membantu masyarakat," ujarnya.

Kapolres Konut juga mengingatkan terkait prinsip penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-undang No.24 Tahun 2007.

Di antaranya cepat dan tepat meminimalisir korban dan kehilangan harta benda.

Memprioritaskan atau mengutamakan penyelamatan manusia kemudian harta benda.

Koordinasi dan keterpaduan antar instansi pemerintah dan masyarakat harus dilakukan secara terpadu dan saling mendukung.

Berdaya guna, memanfaatkan waktu tenaga dan biaya sebaik mungkin.

Baca juga: Daftar Wilayah Rawan Bencana di Sulawesi Tenggara, 700 Personel hingga Peralatan Disiagakan

Transparansi dan akuntabilitas, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.