196 WNA Ditindak Imigrasi Selama 3 Hari Operasi Wira Waspada di Jabodetabek, Nigeria Terbanyak

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memeriksa 229 orang warga negara asing (WNA) dalam Operasi Wira Waspada.

Operasi ini dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2025, di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Dari jumlah tersebut, 203 orang berjenis kelamin laki-laki dan 26 orang perempuan.

Setelah menjalani pemeriksaan, 196 WNA di antaranya terindikasi melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian.

"Dari 229 WNA yang terjaring, kami dapati sebagian besar pelanggarannya adalah penyalahgunaan izin tinggal."

Baca juga: Warga Konawe Waspada Modus Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Sulawesi Tenggara Bentuk Pimpasa

"Jumlahnya mencapai 99 kasus atau sekitar 43,2 persen dari keseluruhan pelanggaran,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman.

Jenis pelanggaran lain yang ditemukan meliputi 20 kasus overstay, 11 kasus investor fiktif, dan 9 kasus sponsor fiktif.

Nigeria menjadi negara yang warganya paling banyak terjaring dalam operasi, yakni sebanyak 82 orang atau meliputi 35,8 persen dari keseluruhan WNA.

"Diikuti India sebanyak 28 orang, dan Spanyol sebanyak 21 orang," ujar Yuldi Yusman.

Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan menjadi kantor imigrasi yang berhasil menjaring WNA terbanyak dengan jumlah 65 WNA.

Baca juga: Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Terima Penghargaan dari BP3MI, Diserahkan Dirjen Pelindungan KP2MI

Lalu, diikuti Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi yang menjaring 27 WNA, dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dengan 26 WNA.

Operasi Wira Waspada di Jabodetabek pada Oktober ini menambah daftar penindakan yang dilakukan Imigrasi sepanjang tahun 2025.

Sebelumnya, operasi serupa telah menjaring 312 WNA di Bali dan Maluku Utara (Malut).

Selain pengawasan umum, Imigrasi juga fokus menindak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) fiktif yang menjadi penjamin WNA.

Di Batam, Imigrasi menemukan 12 perusahaan PMA bermasalah, sementara di Bali, sebanyak 267 PMA dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya karena tidak memenuhi komitmen investasi.

Baca juga: Imigrasi Kendari Terbaik Nasional Program Desa Binaan, Perkuat Edukasi dan Pengawasan Cegah TPPO