Aksi Unjuk Rasa CPNS dan PPPK 2024 Tahap I Sultra Bawa Keranda Bergambar Bahtra dan Menpan RB

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 Tahap I di Sulawesi Tenggara (Sultra) membawa keranda saat unjuk rasa, Senin (10/3/2025). 

Keranda yang diarak dari Kawasan Eks MTQ Kendari menuju Kantor DPRD Sultra tersebut dihiasi dengan poster Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sultra, Bahtra Banong dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.

Hal tersebut dilakukan sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan.

Dalam aksi ini, para demonstran menempelkan poster bertuliskan Turut Berduka Cita, Copot Rini Widyantini di bagian atas keranda. 

Sementara di bagian bawah, terdapat poster bergambar Bahtra dengan pita hitam dan bertagar Save CPNS 2024 dan Save CPPPK 2024.

Baca juga: Terbaru Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024 Ada Perubahan Tuntas Tahun Ini? Penjelasan BKN

Poster-poster yang ditempelkan tersebut menandakan kemarahan mereka terhadap keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Tahap I Sultra.

Sebelumnya, pengangkatan CPNS dijadwalkan Maret tahun ini, tetapi diundur hingga Oktober 2025.

Sedangkan PPPK 2024 Tahap I dijadwalkan Februari 2025, dan Tahap II pada Juli 2025, tetapi baru akan diangkat pada Maret 2026.

Jenderal Lapangan Aksi, Zainal Saputra, mengatakan keranda ini melambangkan matinya harapan mereka atas keputusan yang dianggap sewenang-wenang. 

Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Kemenpan RB, Komisi II DPR RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat merugikan serta tidak adil bagi CPNS dan PPPK 2024 Tahap I.

Baca juga: Deretan Poster Demonstrasi Aliansi CPNS dan PPPK Sultra Protes Penundaan Pengangkatan di Gedung DPRD

“Kami merasa dizolimi dengan keputusan ini. Maka dari itu, kami mendatangi Kantor DPRD Sultra untuk meminta agar aspirasi ini diteruskan ke DPR RI dan pihak terkait segera dipanggil ulang untuk meninjau kembali kebijakan tersebut,” jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)