Aksi Massa Protes Honorer Tidak Aktif Lolos Seleksi PPPK di Konawe, Minta Pemda Verifikasi Ulang

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Forum Komunikasi Anak Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (30/12/2024).

Unjuk rasa ini berlangsung di depan Kantor Bupati Konawe, Jalan Inolobunggadue, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha. 

Sejumlah massa aksi yang terdiri dari sebagian besar honorer aktif di Pemerintah Daerah atau Pemda Konawe ini memprotes terkait hasil pengumuman PPPK, yang dianggap melukai rasa keadilan.

Pasalnya, dari jumlah 2.282 peserta lolos seleksi PPPK Pemda Konawe, adalah honorer yang tidak aktif berkantor. 

Salah satu honorer Badan Kesbangpol Konawe, Tamrin menyampaikan perasaan kecewa, belasan tahun mengabdi sebagai honorer aktif, tetapi belum juga terangkat. 

Baca juga: Mahasiswa Hukum USN Demo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen di Kantor DPRD Kolaka Sulawesi Tenggara

Bahkan peserta yang lolos disebutkan mayoritas tidak pernah berkantor, meskipun namanya terdaftar di data base.

"SK saya honorer dari tahun 2005, masih zamannya Pak Lukman Abunawas, sampai saat ini saya aktif berkantor," ujarnya saat diwawancarai TribunnewsSultra.com.

"Hampir 20 tahun mengabdi, mengadu nasib, ikut penyeleksian PPPK, tapi nyatanya yang diterima malah orang dari luar, yang tidak pernah berkantor," lanjut Tamrin.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Andriadi menuntut Pj Bupati Konawe untuk meninjau dan memverifikasi kembali daftar kelulusan PPPK yang diduga banyak honorer sudah tidak aktif tetapi mengurus SK siluman.

“Kami mewakili seluruh teman-teman honorer aktif di Pemda Konawe mendesak Pj Bupati Konawe, Sekda Konawe dan BKPSDM Konawe untuk kembali meninjau hasil pengumuman PPPK,” ujarnya.

Baca juga: Daftar Berkas Wajib Dipenuhi Bagi Peserta Lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2024

“Karena tidak adil bagi kami kalau yang selama ini tidak aktif dan tidak berkantor, tapi bisa lolos sebab memiliki SK, sudah ada malah yang bekerja di tempat lain, tapi tiba-tiba bisa lolos PPPK,” tambahnya.

“Padahal jelas dalam Peraturan KemenPAN bahwa syarat peserta adalah yang aktif minimal selama kurang lebih dua tahun," ucap Andriadi.

Andriadi juga memprotes terkait sistem penilaian, yang disebutkan lebih memprioritaskan peserta K2 dibanding peraih skor tertinggi.

“Jadi ada teman honorer waktu seleksi nilainya tinggi 400-an, tapi yang lolos yang nilainya 300-an, hanya karena dia sudah K2,” jelasnya. 

“Kami harap ada penjelasan dan sikap dari pemerintah untuk mengkaji hal tersebut, kalau perlu jika memang terbukti bukan honorer aktif untuk dicoret dari daftar peserta lolos seleksi,” tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Annisa Nurdiassa)