Aksi Unjuk Rasa di Bendungan Ladongi Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Dikawal Ketat Polres Koltim

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KOLAKA TIMUR - Kepolisian Resor Kolaka Timur atau Polres Koltim mengawal aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Masyarakat Ladongi.

Mereka menggelar aksi demonstrasi di Gerbang Bendungan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (13/12/2024). 

Unjuk rasa yang menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi lahan yang terdampak genangan Bendungan Ladongi ini berlangsung damai dan tertib, dengan pengamanan dan pengawalan ketat polisi.

Mereka mulai berkumpul di pintu masuk bendungan sejak siang hari, membawa spanduk berisi tuntutan kepada pihak terkait.

Kabag Ops Polres Kolaka Timur, AKP Amos Murpij, mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan yang matang untuk memastikan kelancaran aksi.

Baca juga: Ricuh Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bawaslu Wakatobi Sulawesi Tenggara, Pendemo Robohkan Pagar

"Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi kami juga memastikan aksi ini tidak mengganggu ketertiban umum atau merusak fasilitas bendungan," ujarnya.

Polres Kolaka Timur juga mengedepankan dialog dan mediasi dengan perwakilan pengunjuk rasa untuk menjaga aksi tetap kondusif.

Wakapolres Kolaka Timur, Kompol Tawakkal menerima langsung aspirasi masyarakat dan menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani aksi semacam ini.

"Kami berkomitmen menjaga situasi tetap aman dengan mengedepankan pendekatan persuasif agar aspirasi tersampaikan tanpa ada kericuhan," katanya.

Hingga sore hari, aksi unjuk rasa berjalan kondusif berkat kerja sama antara masyarakat dan aparat kepolisian. 

Baca juga: Respons Pj Wali Kota Kendari Muh Yusup soal Unjuk Rasa Pembangunan Perumahan Subsidi Sebabkan Banjir

Kompol Tawakkal mengapresiasi sikap kooperatif para peserta unjuk rasa dan aparat yang bertugas di lapangan.

Informasi yang dikumpulkan TribunnewsSultra.com melalui AKP Amos Murpij dan Humas Polres Koltim, Aipda Palintin, kemungkinan besar penyelesaian konflik antara kedua pihak akan dilaksanakan melalui jalur mediasi.

Agenda mediasi tersebut akan terlaksana di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Rabu (18/12/2024). (*)

(TribunnewsSultra.com/Sahrul Abdul Sulaeman)