Himpunan Aktivis Muda Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Konawe Sultra, Berujung Hearing di DPRD

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Sejumlah mahasiswa Universitas Lakidende (Unilaki) yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya, gelar aksi unjuk rasa di pelataran Kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (2/7/2024).

Ketua Umum Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya, Irsan mengatakan aksi tersebut berkaitan dengan dugaan politisasi dana reguler percepatan pembangunan APBD Konawe 2024.

“Terkait dana pembangunan APBD harusnya bulan Februari sudah ditayangkan, pekerjaan dan anggarannya, bulan Mei sudah harus eksekusi kegiatan, sementara sampai saat ini, seluruh dinas belum ada yang tayang dan belum ada realisasi,” ucap Irsan.

Lebih lanjut, Irsan juga menyinggung persoalan transparansi pemerintah daerah terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibilities (CSR) bidang pendidikan dalam hal ini beasiswa.

“Kurang lebih ada 40 perusahaan yang ada di Konawe, tapi kita tidak pernah mendapatkan informasi terkait berapa dana perusahaan yang masuk ke Pemda (Konawe) maupun dana yang diterima Pemda dari perusahaan,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Asisten III Sekretariat Daerah Konawe Ir Burhan didampingi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Konawe Adnan memberi klarifikasi atas keluhan massa aksi.

“Sesuai dengan peraturan, semua kegiatan pemerintah anggarannya melalui APBD, tidak ada lagi dana yang diselip-selipkan, tidak ada lagi yang disembunyikan,”

Baca juga: Video Viral Warga Butur Unjuk Rasa Blokade Jalan Poros Ereke Baubau, Minta Pemerintah Perbaiki Jalan

“Masalah CSR ini kita tidak tahu perusahaan-perusahaan mana yang sudah melakukan kewajibannya atau tidak,” jelas Burhan.

Dikatakan, pengelolaan dana CSR tidak terbatas pada uang semata terkhusus untuk beasiswa, melainkan termasuk pada perbaikan jalan, rumah ibadah dan fasilitas kesehatan. 

Sementara itu, Kepala UKPBJ Konawe, Adnan menerangkan kegiatan paket pengadaan barang dan jasa, pihaknya telah melakukan pemilihan penyedia sejak bulan Januari. 

“Bulan Januari kami sudah melakukan pemilihan penyedia, dalam hal ini paket yang masuk dalam unit layanan pengadaan (ULP) adalah yang sifatnya tender (paket tender), nilainya di atas Rp200 juta untuk pengadaan barang jasa dan konstruksi”

"Kalau yang non tender, paket di bawah Rp200 juta, itu ada di SKPD semua, kalau untuk yang sifatnya pengawasan dan perencanaan di atas Rp100 juta yang kami proses,” terang Adnan.

Meskipun sempat berjalan alot, dan terjadi dialog antara massa aksi dan pihak pemerintah, namun kedua pihak sepakat untuk segera melakukan hearing di kantor DPRD Konawe. (*)

(TribunnewsSultra.com/Annisa Nurdiassa)