Langkah KPU Kendari Sukseskan Pilkada 2024, Ajak Pemilih ke TPS, Pastikan Kesehatan Penyelenggara

Iya setelah mereka lolos menjadi anggota KPPS ini, kami kan sekali dulu untuk apalagi namanya setelah mereka lolos menjadi anggota KPPS ini kami kan sekali dulu untuk bimbingan teknis (bimtek).

Lalu setelah dekat-dekat pemungutan suara itu ya pastilah kita bekali dengan vitamin sehingga daya tahan tubuhnya mereka itu baik.

Kemudian kami juga sarankan untuk menjaga pola tidur ya jadi banyak-banyak istirahat sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Mereka jangan terlalu banyak begadang karena dipastikan pada saat pemungutan dan perhitungan suara itu mereka akan bekerja satu hari penuh.

Oleh karena itu, harus dipersiapkan satu hari atau tiga hari sebelumnya untuk pemungutan suara. Itu dia harus menjaga pola makan kemudian harus istirahat yang cukup.

Baca juga: Pengundian Nomor Urut 5 Paslon Pilkada Kendari 2024, KPU Batasi 32 Peserta, Pakai ID Card Khusus

Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tidak boleh hanya berpikir ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas. 

Tetapi kita juga berpikir bahwa orang-orang yang bekerja untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas ini juga bisa selamat dalam menjalankan tugas.

8. Sudah berapa banyak yang mendaftarkan diri sebagai KPPS?

Jumlah pendaftar saat ini belum diakumulasi karena belum ada pleno dari setiap PPS, nanti pleno penetapan dan pelantikan itu tanggal 7 Oktober.

Tapi kami yakin bahwa untuk pendaftaran KPPS ini tidak akan kurang, karena kami sudah sosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

Masyarakat juga saya kira responsnya baik karena mereka juga ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah ini.

Pilkada ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan masyarakat.

9. Peran pemilih sangat penting, kalau boleh tahu jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT Kota Kendari sudah berapa banyak?

Perlu saya jelaskan dulu bahwa untuk menyukseskan pilkada ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab KPU, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita semua.

Terutama juga adalah pemilih, oleh karena itu kami mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk kita sama-sama menyukseskan pemilihan kepala daerah ini.

Baca juga: Intip Persiapan KPU Kendari Jelang Pengundian Nomor Urut Paslon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Terkait dengan jumlah pemilih kalau pemilu 14 Februari 2024 itu kita tetapkan DPT 238.205 orang, untuk saat ini kita belum menetapkan DPT pilkada ya penetapan DPT-nya itu 21 September insyaallah kita akan laksanakan.

Tetapi untuk daftar pemilih sementara atau DPS kemarin itu kurang lebih 238.606, ada pertambahan.

Pertambahan jumlah DPT saya kira itu wajar karena setiap tahun kan ada yang sudah cukup umur, ya tentu kita berharap semua yang tercatat di dalam DPT ini mereka bisa memberikan hak suaranya pada saat pemilihan kepala daerah.

Jangan sudah masuk di dalam DPT justru mereka tidak memberikan suaranya karena ini adalah momentum untuk memilih pemimpin kita.

Pemilihan kepala daerah ini adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat, di sinilah kita memberikan kewenangan kepada seseorang yang akan memimpin kita selama lima tahun ke depan.

Terkait bertambahnya jumlah pemilih, untuk pemilu kemarin itu 60 persen adalah pemilih muda dan 30 persen adalah pemilih pemula.

Nah untuk pilkada ini juga lebih banyak pemilih muda. Pemilih muda ini adalah generasi milenial dan generasi Z, oleh karena itu kami selalu sosialisasi pada kelompok generasi ini untuk berpartisipasi di dalam pemilihan kepala daerah.

Mereka ini kalau tidak ada sosialisasi cenderung abai terhadap pemilihan, oleh karena itu kami mencari metode-metode khusus untuk sosialisasi kepada kelompok pemilih muda ini baik itu pada generasi Z maupun generasi milenial.

10. Hampir semua pemilih muda ini menggunakan media sosial, selain itu sumber terjadinya persoalan juga dari media sosial. KPU Kendari menyiapkan hal-hal apa terkait media sosial ini?

Terkait dengan media sosial, kalau untuk sosialisasi KPU punya media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya yang juga digunakan oleh generasi Z maupun generasi milenial.

Baca juga: KPU Kendari Tetapkan 5 Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Resmi Berkontestasi Pilkada 2024

Makanya di dalam kampanye pilkada, salah satu metode kami itu adalah kampanye di media sosial untuk menyentuh generasi muda tadi.

Nah makanya kami menyampaikan kepada pasangan calon bahwa mereka menyetorkan akun media sosialnya maksimal 20 akun ke KPU.

Ada lebih dari satu akun untuk kampanye misalnya tim sukses paslon ini atas namanya siapa dan siapa, dan itu hanya 20 akun maksimal untuk disetorkan ke KPU untuk setiap paslon.

11. Apa yang ingin dilihat KPU dari akun-akun yang disetorkan paslon?

Salah satu media kampanye pada saat ini yang lagi trending itu adalah di media sosial. KPU ingin melihat bahwa kampanye yang dilakukan paslon di media sosial itu juga tidak bertentangan dengan undang-undang.

Akun-akun yang disetorkan ke KPU ini tentu akan kita tembuskan ke Bawaslu, sehingga Bawaslu juga bisa mengawasi terkait dengan percakapan-percakapan di media sosial.

Jangan sampai justru melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar peraturan pilkada, ini yang dikhawatirkan. 

Jangan sampai di situ ada ujaran kebencian, ada politik identitas, dan lain sebagainya jadi harus ada pengawasan dari KPU maupun Bawaslu.

Kenapa kita gunakan media sosial ini kan seperti disampaikan tadi untuk generasi Z itu mereka lebih banyak menggunakan media sosial daripada dipanggil berkumpul di lapangan untuk mendengarkan visi misi.

Mereka itu tidak tertarik ya hanya sebagian kecil yang tertarik, kalau ada artis misalnya. Tetapi kalau hanya untuk menyampaikan visi misi di situ mereka tidak tertarik.

Sehingga kalau menggunakan media sosial, generasi Z ini sambil duduk-duduk di kamar buka TiktTok atau Facebook dia bisa melihat visi misi pasangan calon.

Mereka bisa memberikan pilihan itu sesuai dengan visi misi dan program pasangan calon.

12. Dari KPU Kota Kendari sendiri apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang proses kampanye ini?

Tentu itu sudah ada regulasinya nanti proses kampanye ini, kita akan tetapkan untuk peletakan alat peraga misalnya.

Itu ditetapkan oleh KPU berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menetapkan di mana saja titik lokasi peletakan alat peraga kampanye sehingga peletakan alat peraga kampanye itu tidak sembarangan.

Tidak merusak juga pemandangan, tidak ditempatkan di tempat-tempat yang dilarang oleh undang-undang, kemudian juga kita juga meletakkan di tempat-tempat kampanye rapat umum.

Kemudian jadwal kampanye juga kita harus susun, khususnya kampanye rapat umum supaya tidak bertabrakan. Jangan sampai bertabrakan kemudian itu terjadi konflik, ini juga kita hindari.

Oleh karena itu, ke depan setelah pencabutan nomor urut, kita akan bagi zona dan jadwal sehingga bisa teratur dalam pelaksanaan kampanyenya.

13. Pasangan calon juga akan mengumpulkan rekening dana kampanye, adakah maksimal anggaran yang ditetapkan KPU?

Rekening dana kampanye itu merupakan syarat juga ya karena ada aturannya PKPU-nya. Kita sementara tunggu PKPU terkait dengan dana kampanye ini.

Namun ini juga menjadi kewajiban setiap pasangan calon kepala daerah. Kenapa? Karena untuk memantau dana yang digunakan kampanye, salah satunya adalah meminimalisir namanya isu-isu politik uang. Saya kira itu bagus dan itu membuat pemilihan ini lebih transparan dan terbuka. 

Tidak hanya rekening, termasuk rinciannya, yang dilakukan apa saja, apa saja yang disewa, itu akan dilaporkan melalui aplikasi Dana Kampanye.

Tentu akan ada batas maksimal penggunaan dana kampanye, ketika sudah mencapai batas maksimal maka ia sudah tidak bisa lagi.

Tapi soal nominalnya berapa, batas maksimalnya belum keluar, PKPU-nya belum keluar dan kita masih menunggu itu.

14. Manasih yang lebih berat dirasakan oleh teman-teman komisioner, apakah pada pemilihan legislatif kemarin atau pada saat pemilihan wali kota ini?

Sebenarnya sama saja. Kalau di dalam pemilu kemarin kita juga sibuk karena banyak calon anggota DPR kabupaten/kota, calon anggota DPR provinsi, kemudian ada calon presiden dan wakil presiden.

Kalau untuk pilkada ini, meskipun pasangan calon itu sedikit hanya lima orang, tapi kita ini merasa serba diawasi.

Karena seperti saya katakan tadi bahwa calon kepala daerah ini begitu dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat itu melihat kita, jangan sampai KPU tidak netral. Jadi tekanannya yang kuat itu kalau di pilkada.

Dipastikan kami KPU Kota Kendari tidak bertemu dengan pasangan calon apalagi membicarakan hal-hal untuk kemenangan pasangan calon.

Saya rasa para paslon ini menyadari bahwa marilah kita berikan kebebasan kepada KPU untuk menyelenggarakan pilkada ini.

Lagipula yang menentukan menang dengan tidaknya pasangan calon ini kan masyarakat itu sendiri, meskipun juga dia ngopi dengan anggota KPU tapi kalau masyarakat tidak menginginkan dia maka itu sia-sia saja.

Karena yang akan memilih adalah masyarakat itu sendiri. Jadi saya tekankan kepada pasangan calon daripada ajak ngopi penyelenggara baik itu Badan Ad Hoc, lebih bagus fokus sosialisasi kepada masyarakat.

Sampaikan apa yang menjadi visi misi, dan program calon sehingga masyarakat tertarik untuk memilih. Jangan berpikir untuk meraih kemenangan itu dengan jalan-jalan yang pintas.

Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau berbicara persoalan untuk pilkada itu tidak ada ruang untuk kita bahas.

Tapi kalau misalnya untuk memberikan pelayanan sebagai anggota KPU, kami harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasangan calon ini.

Kalau berbicara bagaimana strateginya untuk dia menang itu bukan tanggung jawab kami.

15. Nantinya akan ada penetapan pasangan calon, adakah bocoran pasangan calon yang tidak lolos atau seperti apa?

Saya kira kita tunggu saja waktunya tanggal 22 September. Kita juga berharap lebih banyak calon itu lebih bagus, karena lebih banyak pilihan masyarakat.

Saya kira dengan lebih banyak pilihan ini membuat suasana pilkada lebih demokratis dibandingkan misalnya hanya satu atau dua pilihan.

Terkait dengan putusan MK, makanya kita ikut juga berbangga dan kami juga sebagai anggota KPU itu menjadi lega dengan keputusan MK ini.

Iya karena kita juga bimbang mau laksanakan yang mana, karena kemarin itu masih sempat goyang. Namun kemudian setelah keluar PKPU ternyata kami harus mengikuti keputusan MK itu.

Makanya sekarang kita tegak lurus dengan keputusan MK itu, dan alhamdulillah ini adalah kesempatan kepada semua masyarakat untuk memberikan pilihannya kepada mereka yang dianggap visi misinya itu lebih baik untuk membangun Kota Kendari.

Mudah-mudahan jangan disia-siakan, seluruh masyarakat Kota Kendari saya berharap mereka bisa berpartisipasi dalam pilkada nanti.

16. Penyelenggaraan pilkada terhitung satu bulan lebih, apakah KPU sudah sampai ke tahap bagaimana pelaksanaan pilkada di TPS yang ada di Kota Kendari ini bisa sukses?

Kami pastinya mempersiapkan itu karena bagaimanapun tanggung jawab kami harus menyukseskan pemilihan kepala daerah ini.

Kalau kami gagal mempersiapkan itu dengan matang jangan sampai justru menimbulkan riak-riak di lapangan.

Oleh karena itu mulai dari sekarang kita pikirkan, setelah perekrutan KPPS ini kita akan laksanakan bimtek supaya mereka memahami betul teknis penyelenggaraan ini. Sehingga bisa meminimalisir kekeliruan-kekeliruan yang ada di TPS.

Dengan demikian, maka kita berharap tidak ada lagi yang dilaporkan sama konstitusinya, kita berharap bahwa yang terpilih ini bukan putusan Mahkamah Konstitusi betul-betul itu merupakan hasil dari keputusan masyarakat Kota Kendari.

Termasuk pemungutan suara ulang. Kita berharap di Kota Kendari ini tidak ada pemungutan suara ulang betul-betul pemilihan dilakukan satu kali pada tanggal 27 November itu kemudian putusnya juga di TPS itu.

17. Saya ingin tahu seberapa penting pemilih untuk bisa hadir di TPS nanti memilih pasangan calon yang sesuai dengan visi misi untuk memajukan Kota Kendari?

Saya kira itu penting sekali, yang pertama penting untuk hadir di TPS karena partisipasi ini adalah perangkat dari konsep kedaulatan bahwa rakyatlah yang berkuasa.

Nah sekarang ini adalah momentumnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa. Di sinilah dia memberikan kewenangan kepada siapa yang akan memerintahnya.

Kedua, bahwa di dalam partisipasi juga ini masyarakatlah yang menentukan apakah pilkada ini akan berjalan damai kondusif atau tidak.

Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh masyarakat supaya tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam penyelenggaraan pilkada.

Harapannya untuk mewujudkan pilkada Kota Kendari yang damai kondusif dan berkualitas. 

Wawancara eksklusif ini dapat disaksikan dalam program Mata Lokal Memilih yang tayang pada Sabtu (21/9/2024) di YouTube TribunnewsSultra.com. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)