BKKBN Sultra Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR Wilayah Khusus di Buton Utara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BUTON UTARA - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR wilayah khusus di Kabupaten Buton Utara.

Kegiatan ini dilakukan bersama IBI, TNI, PKK, RSU Daerah Buton Utara pada Kamis (18/7/2024) betempat di Puskesmas Bone Rombo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Buton Utara, Lanita, Kepala Dinas PP dan KB Buton Butur, Rusli, Camat Kulisusu, dan Kepala Desa Bone Rombo beserta tokoh masyarakat, Bhabinsa setempat.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Buton Utara menyampaikan kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB merupakan tonggak penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas di masyarakat.

"Sebagai insan yang peduli akan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, kita semua menyadari betapa pentingnya peran keluarga berencana dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya melalui rilis diterima TribunnewsSultra.com, Jumat (19/7/2024).

Lanita menuturkan dalam konteks ini, kolaborasi antarmitra kerja menjadi kunci utama dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan keluarga berencana.

Menurutnya, dengan semangat kolaboratif yang dimiliki, dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan keluarga-keluarga berdaya, sejahtera, dan berkualitas di Buton Utara.

Baca juga: Orientasi BKB KIT Stunting di Bombana, Langkah BKKBN Sultra Pantau Perkembangan Anak Sejak Usia Dini

Ketua Tim Akses, Kualitas Layanan KB dan Kespro (AKL KB dan Kespro), dr Fithriyani Abu Kasim menyampaikan salah satu agenda Program Prioritas Nasional (Pro PN) yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang mampu berdaya saing.

BKKBN berperan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

Sebagai tindak lanjut dalam mencapai tujuan agenda Pro PN di atas serta mencapai target akhir RPJMN 2024, maka BKKBN melalui Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi memiliki arah kebijakan.

Adapun arah kebijakannya meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran dengan sasaran outcome, yakni meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam mencapai sasaran outcome tersebut, dibutuhkan berbagai strategi yang melibatkan mitra kerja antara lain TNI, POLRI, organisasi profesi dan lain-lain dalam upaya meningkatkan kesertaan dan jangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk di wilayah dan sasaran khusus.

Keberhasilan penyelenggaraan Program Bangga Kencana termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari mitra kerja strategis.

Di mana, para mitra kerja tersebut memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan hingga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para pengelola program KB dan kesehatan reproduksi di tingkat pusat hingga kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pemasangan alat dan obat kontrasepsi kepada para Pasangan Usia Subur (PUS) yang potensial sebagai akseptor KB.

Baca juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Beri Orientasi Kartu Kembang Anak Bagi Kader BKB di Kabupaten Buton Utara

Kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB-KR Wilayah Khusus dalam rangka Hari Kependudukan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan menghadirkan beberapa narasumber berkompeten dari mitra kerja yang membawakan materi-materi KIE kepada peserta.