BKKBN Sultra

BKKBN Sultra Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR Wilayah Khusus di Buton Utara

Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR wilayah khusus di Buton Utara.

Penulis: Content Writer | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR wilayah khusus di Kabupaten Buton Utara. Kegiatan ini dilakukan bersama IBI, TNI, PKK, RSU Daerah Buton Utara pada Kamis (18/7/2024) betempat di Puskesmas Bone Rombo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu. 

Ketua IBI Buton Utara membawakan materi terkait peran IBI dalam penggerakan masyarakat dalam pelayanan KB.

Dokter Spesialis Obgyn dari RSUD Buton Utara menyampaikan materi terkait KB MKJP.

Kepala Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Buton Utara memaparkan materi tentang upaya peningkatan kesertaan KB dan penurunan unmetneed di Kabupaten Butur.

Sementara peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 87 peserta terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, IBI (Bidan-bidan dari Fasyankes se-Buton Utara), Bhabinsa (TNI), PKK, Kader KB, PKB/PPPK, Pengelola Program KB Buton Utara, dan masyarakat umum.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelayanan KB gratis yang juga dilaksanakan di Puskesmas Bone Rombo dengan total akseptor yang dilayani sebanyak 124 Akseptor MKJP (implan).

Kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB KR di wilayah khusus diadakan untuk meningkatkan akses pelayanan KB melalui intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bersama mitra kerja pada kegiatan momentum.

Baca juga: BKKBN Sultra Gandeng Media Sukseskan Program Percepatan Penurunan Angka Stunting Sulawesi Tenggara

Lalu, meningkatkan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus, kabupaten/kota tertinggal/terpencil/perbatasan antar negara, kawasan transmigrasi, kawasan kumuh miskin di perkotaan, daerah aliran sungai, wilayah kepulauan berpenduduk dan wilayah perbatasan antar provinsi.

Selanjutnya, mempercepat realisasi BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP di tingkat kabupaten dan kota.

Selain itu, meningkatkan peran mitra kerja pusat/provinsi sebagai anggota tim pemberi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi salah satunya di wilayah khusus. (adv)

(TribunnewsSultra.com/Content Writer)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA
    Komentar

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved