Bawaslu Rekomendasikan Pj Bupati Muna Barat ke KASN, Diduga Langgar Netralitas ASN di Pemilu 2024

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna Barat mengajukan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran netralitas ASN terhadap Pj Bupati Mubar, Bahri.

Pemeriksaan Pj Bupati Mubar atas pelanggaran netralitas ASN, karena mengampanyekan salah satu calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne mengatakan, hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Pj Bupati Mubar sudah direkomendasikan Bawaslu Muna Barat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Tanggal 27 November 2023, sudah diserahkan rekomendasi oleh Bawaslu Muna Barat kepada KASN di Jakarta," ucap Iwan Rompo Banne, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Kepala DKP Wakatobi Dilaporkan ke Bawaslu Sultra, Diduga Langgar Netralitas ASN pada Pemilu 2024

Soal isi rekomendasi yang diajukan Bawaslu Mubar, Iwan tidak menyebutkan tetapi berkaitan dengan hasil pemeriksaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Pj Bupati.

"Saya tidak baca rekomendasinya, tapi kawan-kawan bisa menilai kalau ada rekomendasi ke KASN apa hasilnya, begitupula kalau tidak ada rekomendasi," ungkap Iwan.

Sebelumnya, video Pj Bupati Muna Barat, Bahri memperkenalkan salah satu calon anggota DPD RI Dapil Sultra, La Ode Umar Bonte beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Bahari memperkenalkan Umar Bonte sebagai Caleg DPD RI sekaligus Ketua Relawan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Daftar 14 Caleg DPR RI Dapil Sultra yang Diduga Langgar Aturan Pemilu dan Pasang APK, 4 Dari Nasdem

"Beliau (La Ode Umar Bonte) calon anggota DPD RI, ingat calon anggota DPD RI. Ia salah satu tokoh masyarakat Sultra di Jakarta. Dia juga sebagai Ketua Relawan Pro Ganjar ingat Pro Ganjar," ucap Bahri. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)